Bupati Kediri perintahkan normalisasi sungai

Kediri (ANTARA) - Bupati Hanindhito Himawan Pramana memerintahkan agar dinas terkait melakukan normalisasi sungai sebagai upaya mengatasi persoalan banjir yang terjadi di sejumlah daerah wilayah Kabupaten Kediri.

"Berkaca dari tahun sebelumnya, banjir terjadi karena luapan. Dari hasil inventarisir, saya perintahkan untuk dinormalisasi. Jangan nunggu banjir baru dinormalisasi," katanya di Kediri, Jumat.

Ia juga menambahkan dalam jangka panjang dengan adanya Bandara Dhoho Kediri yang direncanakan mulai beroperasi pada 2023 ini, Pemerintah Kabupaten Kediri bekerjasama dengan PT Surya Dhoho Investama (SDHI) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas untuk menangani banjir di wilayah Kabupaten Kediri bagian barat.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Kediri Edy Suprapto mengatakan bencana yang terjadi saat ini salah satunya adalah banjir.

Bencana tersebut menjadi rutinitas saat musim hujan terutama di wilayah barat Sungai Brantas, yang terjadi karena luapan air.

Beberapa sungai yang langganan mengalami luapan seperti Kolokoso, Hadisingat, dan Bakung yang berada di barat Sungai Brantas.

"Banjir ini terjadi karena luapan debit air sungai," kata dia.

Pemerintah Kabupaten Kediri juga telah mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga (BTT) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 sebesar Rp24 miliar.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kediri Salehudin mengemukakan dana dalam anggaran BTT tersebut bisa dimanfaatkan dalam keadaan darurat seperti penanganan kebencanaan.

"BTT ini baru diimplementasikan pada masa kepemimpinan Mas Bup (Hanindhito Himawan Pramana). Penggunaannya mengacu pada Permendagri 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perbup 51 tahun 2022 tentang sistem dan prosedur pengelolaan BTT," kata dia.

Ia juga menjelaskan, kebencanaan tersebut dari berbagai macam baik yang fisik maupun nonfisik. Semuanya akan didiskusikan terlebih dahulu sebelum memanfaatkan dana tersebut untuk keadaan darurat.

"Kebencanaan bukan fisik pun bisa diambilkan dari situ (BTT). Kalau kebencanaan nonfisik yang dimaksud seperti penanganan kejadian saat terjadi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak atau pun penanganan pandemi COVID-19," ujar dia.

Pihaknya menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kediri telah melakukan pemetaan potensi bencana alam di kabupaten itu yang meliputi erupsi Gunung Kelud (1.731 meter di atas permukaan laut/ mdpl), banjir hingga tanah longsor.*