Penjabat Bupati Jember Sampaikan "LHP" BPK

Jember - Penjabat Bupati Jember, Zarkasih, menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang penggunaan APBD Jember tahun 2010 dalam rapat paripurna di DPRD Jember, Senin. "Opini BPK menyebutkan bahwa laporan keuangan Pemkab Jember tahun anggaran 2010 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP)," kata Zarkasih dalam pidato nota pengantar Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun 2010. Kabupaten Jember mendapat opini WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan hasil pemeriksaan penggunaan APBD tahun 2010 dan pada tahun 2009 juga mendapatkan WDP. Menurut Zarkasih, dua catatan yang paling pokok yang harus diperhatikan Pemkab Jember dalam LHP BPK yakni penyaluran bantuan sosial dan bantuan hibah tahun 2010. "Penyaluran hibah yang tidak jelas dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak tepat waktu pada tahun 2010 akan dievaluasi, bahkan lembaga penerima bantuan sosial juga diperketat," katanya, menjelaskan. Untuk memperbaiki hal tersebut, kata dia, dibutuhkan komitmen semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang kuat untuk mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik. "Saya berharap agar nantinya kualitas pelaksanaan dan laporan keuangan ke depan menjadi lebih baik sehingga mendapatkan tingkatan opini yang tertinggi," ujarnya, berharap. Dalam nota pengantar Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Jember tahun 2010 tercatat pendapatan daerah sebesar Rp1,54 triliun dari target sebesar Rp1,53 triliun, sedangkan belanja sebesar Rp1,50 triliun dari target sebesar Rp1,63 triliun. Selama dua tahun berturut-turut, lanjut dia, Jember mendapat opini WDP, sehingga pengelolaan keuangan daerah harus dibenahi agar opini tersebut meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Secara terpisah, Ketua DPRD Jember, Saptono Yusuf, menuturkan Pemkab Jember harus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah lebih baik, sehingga opini BPK bisa meningkat menjadi WTP. "Pemkab Jember harus belajar banyak kepada daerah-daerah yang mendapat opini WTP, bahkan harus dilakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia (SDM) yang mengelola keuangan daerah," ucap politisi Partai Demokrat Jember itu.