Surabaya (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memaparkan tantangan Indonesia sekarang yang dinilai sama beratnya dengan masa lalu.
Dia mencontohkan tantangan masa lalu Indonesia adalah berada di tengah geopolitik perang dunia.
"Saat dasar negara Pancasila dibuat di tahun 1945, Indonesia hanyalah negeri jajahan yang tergolong kecil, belum diakui sebagai sebuah negara. Namun berhasil merdeka di tengah gemuruh Perang Dunia II," katanya kepada wartawan di Surabaya, Sabtu.
Sedangkan tantangan masa depan Indonesia, lanjut Mahfud, saat ini sedang berada di tengah geopolitik perang Rusia dan Ukraina, yang berdampak pada ancaman krisis ekonomi dalam negeri.
"Kebanyakan makanan kita sehari-hari, seperti mi, roti dan kue-kue lainnya, bahan bakunya yaitu gandum sebesar 87 persen masih impor negara Ukraina," ujarnya.
Belum lagi, lanjut dia, Indonesia ke depan harus menghadapi perubahan iklim dunia yang sangat menantang terhadap pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri.
Untuk mengantisipasi berbagai tantangan tersebut, Menkopolhukam Mahfud MD mengajak masyarakat Indonesia bersatu, khususnya demi memperkuat ketahanan pangan di negeri sendiri.
Menurutnya, kalau di tahun 1945 masyarakat Indonesia bisa bersatu menghadapi berbagai tantangan sehingga bisa mencapai kemerdekaan, kenapa sekarang tidak.
"Jadi tantangan masa lalu dan masa kini sama beratnya, cuma beda jenisnya. Secara ideologis kita juga menghadapi gangguan-gangguan ideologi trans nasional," katanya.
Mahfud kemudian mengutip penjelasan seorang kiai Kampung yang menegaskan bahwa Rumah Pancasila ibarat masjid bagi umat Islam.
"Di dalam masjid, orang harus dikeluarkan kalau tidak mengikuti aturan masjid. Di Rumah Pancasila, orang melanggar aturan Pancasila harus dikeluarkan. Artinya harus ditindak," tuturnya.
Mahfud menegaskan tidak akan mentoleransi terhadap pergerakan-pergerakan anti ideologi Pancasila yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Namun secara keseluruhan Menkopolhukam Mahfud MD menilai iklim demokrasi di Indonesia sampai sekarang masih berjalan dengan baik.
Dia mencontohkan keamanan di Papua yang dinilai masih terbilang kondusif, pasca ditangkapnya Gubernur Lukas Enembe oleh aparat Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah.
"Selain itu aksi penolakan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang Cipta Kerja, yang belakangan bermunculan di berbagai daerah, juga masih berjalan sesuai dengan mekanisme prosedur hukum," ucapnya.
