Ponorogo (ANTARA) - Puluhan aparatur sipil negara di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur merangkap tugas sebagai panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk penyelenggaraan pemilihan umum 2024.
Hal sebagaimana diungkap Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Ponorogo Gaguk Ika Payitna, sehari usai pelantikan 105 PPK di daerah itu, Kamis.
"Memang banyak yang latar belakangnya ASN. Kalau tidak salah sekitar 25-30 persen. Saya tidak hafal jumlahnya," kata Gaguk.
Menurutnya, rangkap jabatan atau rangkap tugas bagi ASN itu tidak menjadi persoalan. Sebab, hal itu sudah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan Badan Adhoc dibolehkannya ASN atau perangkat lain asal bukan dari lembaga TN, Polri dan anggota aktif partai politik.
"Jadi sudah ada dasar hukumnya. Dan ini memang diperbolehkan, tidak jadi persoalan," katanya.
Terkait jam kerja bagi ASN, Gaguk menjelaskan bahwa hal tersebut sudah serahkan sepenuhnya kepada masing-masing anggota PPK.
Sebab, menurut dia, konsekuensi dari rangkap tugas/jabatan itu sudah menjadi risiko bagi anggota yang dilantik. Dengan catatan, ASN bersangkutan sudah mendapatkan izin dari pimpinan instansi asalnya.
"Intinya selama (sudah) diizinkan oleh pimpinannya tidak masalah," Imbuhnya
Gaguk menambahkan, setiap anggota PPK berhak mendapat gaji bulanan sebesar Rp2,5 juta per bulan posisi ketua PPK, dan Rp2,2 juta per bulan bagi anggota PPK.
"Mulai kerja per hari ini 4 Januari hingga nanti bulan April 2024," katanya.
Sebelumnya, Rabu (4/1) KPU Kabupaten Ponorogo melantik 105 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu 2024.
Anggota PPK di tingkat kecamatan tersebut akan bertugas kurang lebih selama 15 bulan, mulai bulan Januari 2023 hingga April 2024
Dalam pelantikan tersebut, para anggota PPK mengucapkan pakta integritas yang harus siap melaksanakan tugas dalam Pemilu 2024 secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta harus jujur dan adil (Luberjurdil).
"Ada 105 yang kita lantik, nantinya ada 5 orang di setiap kecamatan, di Ponorogo ada 21 kecamatan," kata Gaguk Ika Prayitna.
Gaguk juga menyebut bahwa keterwakilan perempuan dalam anggota PPK yang dilantik masih kurang. Pasalnya dari 105 PPK, hanya 24 persen anggota perempuan atau sebanyak 25 orang.
Atas pelantikan 105 anggota PPK itu, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, mengucapkan selamat kepada PPK yang telah dilantik.
Ia berharap para anggota PPK menjalan tugas secara amanah dan tulus sebagai bentuk pengabdian kepada negara.
"Selamat atas dilantiknya PPPK, menjadi anggota PPK harus netral serta adil, berada di posisi tengah tidak condong ke arah manapun," kata Sugiri.
