Pemkot Malang optimalisasi dana transfer untuk pemulihan ekonomi

Malang Raya (ANTARA) - Pemerintah Kota Malang akan melakukan optimalisasi dana transfer senilai Rp1,18 triliun pada 2023 untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Wali Kota Malang Sutiaji dalam keterangan tertulis yang diterima di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat mengatakan, setelah menerima alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,18 triliun tersebut, pihaknya akan memanfaatkan anggaran itu sesuai fokus yang telah ditentukan.

"Angka yang diterima lebih tinggi dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang diproyeksikan Rp1,13 triliun. Sesuai arahan presiden dan gubernur, kita akan dorong untuk fokus pada pemulihan ekonomi dan kesejahteraan," kata Sutiaji.

Sutiaji menjelaskan fokus pada pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tersebut berlandaskan pada pemahaman bahwa APBN dan APBD merupakan instrumen yang dipergunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian.

Terlebih, lanjutnya, masih ada ketidakpastian global yang akan berlanjut pada tahun depan. Oleh karena itu, akuntabilitas pemanfaatan anggaran untuk pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat harus terus ditingkatkan.

"Uang rakyat ini harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Akuntabilitas kita sejauh ini sudah dinilai level A tiga tahun berturut-turut. Tentu harus dijaga dan ditingkatkan," katanya.

Pada Kamis (15/12), Sutiaji menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2023, oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Timur meminta penguatan sinergi untuk melahirkan produksi yang mengalami peningkatan. Dengan demikian, sinergi akan mempercepat target pembangunan secara fisik, sumber daya manusia, ekonomi serta sosial budaya.

"Kesejahteraan masyarakat tujuan utama yang dapat kita lakukan dengan program belanja pendidikan dan kesehatan untuk pembangunan sumber daya manusia, penguatan hilirisasi industri, pertumbuhan ekonomi berkesinambungan dan program lainnya," katanya.

Hal tersebut, selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo, bahwa APBN 2023 difokuskan pada enam hal, yakni penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial.

Kemudian, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Serta revitalisasi industri dan pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.