Jatim Berpotensi Raih Anugerah Pendidikan Inklusi

Surabaya - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo berpotensi meraih "Anugerah Pendidikan Inklusi 2011" atau "Inclusive Education Award 2011" (IE Award 2011) yang akan diserahkan pada pembukaan Olimpiade Sains Nasional 2011 di Manado, 12 September mendatang. "Itu karena Jatim memiliki sekolah inklusi sebelum ada Permendiknas 70/2009," kata Kepala Seksi Penilaian dan Akreditasi, Subdit Pembelajaran, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar (PPKLK-PD) Kemdiknas, Praptono M.Ed di Surabaya, Rabu. Ia mengemukakan hal itu dalam sosialisasi "Inclusive Education Award 2011" ("IE Award 2011") yang bekerja sama dengan Helen Keller International (HKI) dan didukung United States Agency for International Development (USAID) di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Jatim. Didampingi Kepala Bidang TK, SD, dan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Disdik Jatim, Nuryanto, Praptono yang juga Ketua Pokja "IE Award 2011" itu mengatakan Gubernur Jatim Soekarwo akan bersaing merebut anugerah itu dengan Gubernur Aceh, Jabar, Yogyakarta, dan Sulsel yang memiliki Pergub Pendidikan Inklusi. "Tapi, Jatim dan Aceh lebih dulu, apalagi Jatim juga memiliki 15 kabupaten/kota yang sudah menerapkan sekolah inklusi dan tersisa 23 kabupaten/kota yang masih dalam perencanaan untuk menindaklanjuti Pergub Jatim 6/2011 tentang Pendidikan Inklusi," katanya. Alumni Universitas Negeri Surabaya (Unesa d/h IKIP Surabaya) yang merintis sekolah inklusi di Indonesia sejak tahun 2003 itu menjelaskan "IE Award 2011" yang pertama kali digagas itu memiliki tiga kategori yakni gubernur, kepala sekolah (sekolah), dan individu. "IE Award itu bertujuan untuk lebih memasyarakatkan sekolah inklusi, karena masih banyak pihak yang meragukan sekolah inklusi, meski Permendiknas 70/2009 sudah lama mengatur perlunya Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) masuk sekolah reguler," katanya. Ia menyatakan keraguan itu tidak beralasan, karena ada dua dampak penting dari sekolah inklusi yakni siswa ABK akan lebih berprestasi dan siswa non-ABK akan lebih memiliki rasa sosial atau kepedulian terhadap sesama yang lebih tinggi. "Kalau ada guru yang bilang perlu kemampuan khusus untuk mengajar siswa ABK, saya kira hal itu tidak sepenuhnya benar, karena siswa ABK itu umumnya hanya membutuhkan empati, kepedulian, dan pelibatan, sehingga kompetensi secara khusus tidak terlalu penting," katanya. Selain itu, alasan siswa ABK dapat merusak citra sekolah terkait ujian nasional (UN) juga tidak benar, karena Permendiknas sudah mengatur modifikasi kurikulum tanpa UN, sehingga siswa ABK dapat diuji sesuai tingkat akademisnya melalui ujian sekolah (US) dan hanya diberi surat tanda tamat belajar (STTB). "Karena itu, sosialisasi pendidikan inklusi masih harus digalakkan untuk mencapai target 2014 berupa pendidikan tanpa batas untuk ABK mulai dari SD, SMP, dan SMA, bukan seperti sekarang yang tercatat hanya 811 sekolah inklusi," katanya. Sementara itu, Koordinator Provinsi OVC (Opportunities for Vulnerable Children) HKI-Indonesia, Martino Budiawan, mengatakan "IE Award 2011" bertujuan memberi penghargaan bagi pemangku kepentingan pemerintah, sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, dan komponen masyarakat.