Akrindo minta 2023 Presiden tak naikkan cukai rokok

Malang (ANTARA) - Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (Akrindo) meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak menaikkan cukai hasil tembakau (rokok) pada 2023.

Wakil Ketua Umum DPP Akrindo Anang Zunaedi di Malang, Jumat, mengatakan kenaikan tarif cukai secara beruntun dalam beberapa tahun terakhir ini membuat koperasi ritel dan pedagang ketar-ketir yang terdampak signifikan, bahkan tidak sedikit diambang kolaps.

"Kami sudah melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Pemerintah seharusnya mengevaluasi kembali, sebab tahun 2022 masyarakat sudah mengalami banyak kenaikan, mulai harga BBM, bahan pokok dan dampak kenaikan cukai rokok," ujarnya.

Permintaan Akrindo agar Presiden memberikan perhatian kepada koperasi ritel, kebijakan tidak menaikkan cukai pada 2023 dan menolak Revisi Peraturan Pemerintah (RPP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau.

Selain itu, Akrindo meminta dukungan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) guna melindungi peritel. Sebab, peritel kecil dan UMKM juga memiliki hak hidup, sejahtera, perlindungan hukum dan kepastian kelangsungan usaha.

Anang menjelaskan pemaksaan kenaikan cukai rokok berimbas menaikkan inflasi dan menurunkan daya beli.

Di Kota Malang, sesuai rilis BPS, kenaikan inflasi September didorong kenaikan harga bensin, beras, solar, rokok keretek filter dan angkutan umum. Kenaikan harga rokok keretek filter seiring dengan kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) secara bertahap pada tahun 2022 sebesar 12 persen. Hal itu membuat berat keadaan masyarakat di tengah proses pemulihan ekonomi.

Menurut Anang, kebijakan kenaikan cukai rokok berdampak luas. Apalagi, saat ini dunia dalam ancaman pelemahan ekonomi mengarah resesi global akan memukul pelaku usaha dalam negeri yang diperparah dengan semakin menurunnya daya beli.

"Harapan kami, pemerintah menahan diri sembari melihat proses pemulihan ekonomi dengan tidak menaikkan cukai rokok pada 2023," katanya.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, dampak kenaikan cukai rokok otomatis menurunkan omzet peritel kecil. Hal itu membuat permintaan barang ke industri merosot, yang akhirnya kelangsungan usaha lesu.

"Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang tidak mempertinggi inflasi dan menurunkan daya beli. Kami berharap pemerintah menahan diri," tuturnya.

Sebab, kenaikan harga rokok memaksa pedagang menambah modal untuk bertahan hidup. Di Jatim, Akrindo membina 1.050 ritel kecil. Kondisi mereka kesulitan modal imbas kenaikan harga terutama cukai rokok. Mereka yang kesulitan modal dan tidak mampu bertahan gulung tikar.

Sedangkan, menambah modal itu cukup berat di tengah proses pemulihan ekonomi setelah pandemi. Kondisi berat diperparah adanya ritel jaringan nasional merambah desa kian menggerus ritel kecil lokal.

"Ritel koperasi masih bisa eksis, karena memiliki basis anggota, sementara ritel lokal kecil kolaps. Hasil survei, hadirnya ritel besar membuat 15-20 toko kelontong di sekitarnya radius satu kilometer kolaps dan mati," ucapnya.

Bahkan, hasil evaluasi Akrindo terhadap koperasi di Banyuwangi, selama dua tahun terakhir mengalami babak belur. NPL anggota tinggi, usaha kuliner dan toko kelontong banyak yang kolaps.

"Pemerintah kenapa tidak normatif saja, (tarif cukai rokok) yang sudah ada dilalui saja tanpa menekan industri dan peritel," ujarnya.