Malang (ANTARA) - Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Sri Untari Bisowarno menyatakan kebijakan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Bahan Bakar Minyak (BBM) akan memicu kemiskinan ekstrem.
"Persoalan ini jangan sampai blunder, menjadikan gugurnya para pekerja, tidak lagi bekerja atau putus hubungan kerja (PHK), sehingga menambah kemiskinan ekstrem," kata Untari di sela Kongres Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (Akrindo) di Kota Batu, Jawa Timur, Jumat.
Untari menyatakan kebijakan pemerintah terkait rokok masih ambigu, karena di satu sisi mendorong pengurangan konsumsi masyarakat, tetapi di sisi lain CHT jadi penghasilan yang sangat besar bagi negara.
Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah harus melakukan kajian komprehensif, sebab cukai rokok itu menyangkut hajat hidup orang banyak.
"Cukai ini hilir. Hulunya petani tembakau, petani cengkih, pekerja pabrik rokok dan industri skala tradisional. Cukai rokok ini menyangkut hajat hidup orang banyak, dimana kita butuh masyarakat tetap bekerja," kata Untari yang juga anggota DPRD Jawa Timur.
Sementara itu, Ketua Umum Akrindo, Sriyadi Purnomo menyatakan kenaikan cukai rokok bakal menggerus peritel dan imbasnya bisa menurunkan omzet.
Menurut dia, tarif cukai 2023 seharusnya tidak naik, khususnya SKT, sebab kenaikan cukai memicu PHK. Kalaupun terpaksa tarif cukai naik, seharusnya sesuai dengan inflasi.
"Seharusnya cukai tahun ini tidak naik. Kalaupun naik maksimal tiga persen," kata Sriyadi yang juga Ketua Mitra Produksi Sigaret Indonesia (MPSI).
Baca juga: APTI Jatim ajak mengkaji kembali rencana kenaikan tarif cukai tembakau
