Dekopin rumuskan ekosistem digital

Surabaya (ANTARA) - Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sedang merumuskan pembangunan ekosistem digital untuk menciptakan koperasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. 

Ketua Umum Dekopin Sri Untari Bisowarno menyatakan digitalisasi menjadi pembahasan utama dalam Rapat Kerja Nasional 2021 yang berlangsung di Surabaya, 6 - 8 Oktober.

"Kita punya pekerjaan rumah atau PR untuk mengembangkan koperasi Indonesia. Salah satunya mendorong digitalisasi," katanya kepada wartawan di sela pembukaan Rapat Kerja Nasional Dekopin 2021 di Surabaya, Rabu malam.
 
Dia menjelaskan Rapat Kerja Nasional Dekopin ini untuk menyusun rumusan kebijakan terkait kepentingan pengembangan koperasi Indonesia sampai tahun 2024.  

"Perwakilan Dekopin dari 29 provinsi sudah hadir di sini untuk menyusun rumusan kebijakan, salah satunya mendorong digitalisasi koperasi Indonesia," ujarnya.

Menurutnya, sudah waktunya meregenerasi koperasi yang sesuai dengan era digital.

Sementara, Untari memaparkan, baru DKI Jakarta dan Jawa Timur yang saat ini telah menyiapkan perangkat digital untuk pengembangan koperasi.

"Induk Koperasi Pedagang Pasar atau Inkopas di Jawa Timur sudah ada kesepakatan kerja melalui 'Memorandum of Understanding' atau MoU terkait pengembangan perangkat digital dengan Netmiko," katanya. 

Sedangkan Inkopas DKI Jakarta, lanjut Untari, bahkan sudah punya ekosistem digital yang diramu ke dalam marketplace, selain juga TV Digital dan E-Commerce. 

"Inkopas itu sudah menyatu dengan seluruh Dekopin se-Indonesia. Kami sudah masuk ke pengembangan digital dan telah memberikan kesempatan kepada tiap wilayah untuk mengembangkan itu semua. Alhamdulillah responnya sangat baik," ucapnya.    

Ke depan, Untari menandaskan, Dekopin tinggal mengikuti bagaimana pemerintah bisa membangun korporasi dalam koperasi. “Itu sebentar lagi juga akan kita rumuskan," ujarnya. 

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tadi malam turut menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional Dekopin 2021. 

Menurutnya Dekopin perlu memiliki lembaga sertifikasi profesi (LSP) untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusianya. 
Untari menyatakan sepakat dengan saran gubernur perempuan pertama di Jawa Timur itu.

"Kalau Dekopin Jawa Timur, sejak sekitar 10 tahun lalu, memang sudah punya LSP yang direkomendasikan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Telah berjalan, di antaranya melatih manager, kasir, bagian administrasi dan petugas koperasi lainnya. Memang tidak cukup dengan hanya memiliki satu LSP. Kita perlu memiliki beberapa LSP  untuk memberi kompetensi," katanya. (*)