Madiun (ANTARA) - Inovasi untuk mengegas ekonomi wilayah setempat terus dilakukan Wali Kota Madiun Maidi. Kali ini, orang nomor satu di Madiun Kota Pendekar tersebut mengalihkan anggaran proyek "pavingisasi" Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) ke program padat karya pavingisasi Kota Madiun sepanjang 46.000 meter persegi.
Program padat karya pavingisasi 46.000 meter persegi menyasar seluruh lingkungan termasuk gang-gang yang ada di 27 kelurahan. Anggaran proyek tersebut telah ditetapkan dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) 2022 sebesar Rp7,4 miliar dan saat ini sedang proses persiapan pelaksanaan.
Adapun, program tersebut merupakan usulan warga melalui rapat RT yang diteruskan ke setiap kelurahan dan didata oleh kecamatan. Terdapat 46.191,70 meter persegi kebutuhan paving dan kanstin. Sementara untuk pavingisasi saja, dibutuhkan sekitar 44.000 meter persegi.
Wali Kota Maidi menjelaskan mulanya pavingisasi hanya dikerjakan oleh Disperkim atau DPUPR dengan estimasi waktu 5 tahun.
"Hal itu karena disperkim tidak bisa menjangkau sekaligus, sehingga butuh waktu bertahun-tahun untuk 27 kelurahan. Padahal, masyarakat butuhnya sekarang," kata dia.
Karenanya, program tersebut dialihkan menjadi padat karya dan pengerjaannya diserahkan kepada warga yang masuk dalam kelompok masyarakat (pokmas) di setiap RT. Termasuk perawatannya.
"Pelaksanaannya nanti melalui pokmas-pokmas di masing-masing RT dan RW, sehingga semuanya kita libatkan. Sehingga ribuan tangan yang akan masang paving secara serentak di masing-masing kelurahan. Kalau yang memasang hanya satu OPD, atau pihak ketiga, maka dibutuhkan waktu bertahun-tahun," jelasnya.
Program tersebut, menjadi salah satu skala prioritas di tahun 2022. Wali Kota Maidi menyebut, pembangunan Kota Madiun saat ini tidak hanya difokuskan di pusat kota saja, namun juga menjalar hingga ke gang-gang di permukiman warga.
Meski dikerjakan oleh pokmas di tiap RT dan kelurahan, DPUPR dan Disperkim akan tetap mendampingi. Tujuannya adalah untuk optimalisasi penggunaan anggaran dan pengawasan agar program dapat bermanfaat langsung untuk warga.
Dengan dilibatkannya pokmas, maka anggaran bisa untuk membayar tukang dan kuli bangunan yang merupakan warga setempat.
"Hal ini sebagai langkah pembangunan berbasis ekonomi, yang juga sesuai dengan Instruksi Presiden untuk memberdayakan masyarakat," katanya.
Tak hanya kebutuhan tenaga yang melibatkan warga dalam pokmas, Pemkot Madiun juga memprioritaskan penyedia atau pembuat paving lokal di Kota Madiun. Meski begitu, pemkot tetap mempertimbangkan kapasitas produksinya mengingat progres pekerjaan dilakukan serentak di 27 kelurahan.
Jika tak dapat memenuhi kebutuhan, pemkot akan mencari penyedia dari luar daerah. Hal itu juga sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk mengutamakan penggunaan produk lokal guna mempercepat pemulihan ekonomi daerah.
"Pabrik lokal di Kota Madiun sudah saya suruh hitung kemampuan produksinya. Sisanya baru ambil dari luar daerah," kata Maidi.
Biarpun mengambil dari lokal dan luar daerah, pihaknya menegaskan agar kualitas dan spesifikasi pavingnya sama. Produsen lokal maupun luar daerah telah dikumpulkan sebelumnya dalam rapat koordinasi bersama OPD terkait hingga Camat dan Lurah.
"Semuanya melibatkan masyarakat setempat. Mulai dari produsen pavingnya sampai yang mengerjakan melibatkan pokmas-pokmas di lingkungan masing-masing," tegasnya lagi.
Ia menambahkan, dengan program padat karya secara serentak tersebut, pembangunan pavingisasi seluas 46.191,70 meter persegi bisa cepat selesai. Pihaknya menargetkan, pekerjaan paving tersebut akan selesai dalam waktu dua bulan. Dengan begitu pemenuhan akses gang yang layak untuk warga bisa terpenuhi secara merata.
Selain itu, rencananya, pembangunan paving serentak tersebut juga akan melibatkan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) dengan pemasangan paving serentak, terpanjang, dan tercepat se-Indonesia.
"Kalau jalan atau gang bagus, saluran got bagus, dan permukiman bagus, maka warga akan senang. Kalau hanya kota saja yang bagus, namanya nggak adil. Makanya, pembangunan sampai gang, kita penuhi semua," kata Maidi. (*)
