Kementerian PUPR siap bangun 22 menara rusun pekerja konstruksi di kawasan IKN

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan sebanyak 22 menara rumah susun (rusun) untuk para pekerja konstruksi di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Kementerian PUPR yang ditugaskan membangun infrastruktur dasar di IKN Nusantara akan menyiapkan 22 tower (menara) rusun untuk para pekerja konstruksi," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam rilis di Jakarta, Minggu.

Rusun tersebut dibangun Kementerian PUPR bersama KSO Wika Gedung dan Adhi Karya dengan masing-masing menara setinggi empat lantai dengan teknologi modular yang dapat menampung sekitar 17.000 pekerja konstruksi.

Iwan menerangkan pihaknya akan berupaya membangun rusun dengan teknologi fabrikasi hunian modular agar proses pembangunan rusun bisa berjalan dengan cepat dan memiliki ukuran yang tepat.

Menurut dia, saat ini ada dua tugas pembangunan hunian di IKN Nusantara yakni pembangunan hunian pekerja konstruksi tahap satu sebanyak 22 menara dan rumah dinas untuk para menteri yang bertugas sebanyak 36 unit.

Untuk rusun pekerja konstruksi diperkirakan dapat selesai dibangun dengan target waktu pembangunan sekitar tiga bulan dengan teknologi hunian modular.

"Rusun yang kami bangun untuk pekerja sebanyak 22 tower (menara) masing-masing empat lantai yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas antara lain hunian lengkap dengan meubelair (perabot), kesehatan, kantin, toko, tempat ibadah, dan building management. Kami juga mengutamakan pemanfaatan produk dalam negeri dalam pembangunan rusun pekerja konstruksi ini," katanya.

Lebih lanjut, Iwan menerangkan pekerjaan pembangunan rusun pekerja ini harus dilaksanakan secara cepat karena sekitar akhir tahun pekerjaan konstruksi di IKN Nusantara mulai berjalan di lapangan.

"Anggaran pembangunan rusun pekerja konstruksi ini sekitar Rp600 miliar. Kami ingin para pekerja konstruksi di IKN Nusantara bisa bekerja dengan aman sesuai standar dan tinggal di hunian yang layak dan sehat, sehingga hasil pembangunan juga berkualitas," katanya. 

Baca juga: Presiden: Pembangunan IKN harus dijaga agar berlanjut