Mahasiswa gelar unjuk rasa di DPRD Jatim, sampaikan sejumlah hal

Surabaya (ANTARA) - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Jatim Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin.

Aksi bertajuk "Indonesia Gelap" tersebut menyampaikan sejumlah hal terkait kebijakan pemerintah, dengan salah satu poin yang disampaikan adalah soal efisiensi anggaran.

Koordinator lapangan aksi, Aulia Thaariq Akbar, yang juga Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair), menyatakan aksi unjuk rasa tersebut merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah dalam 100 hari pertama kepemimpinan.

"Banyak kebijakan yang meresahkan. Kami menuntut pemerintah untuk lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat," ujar Aulia.

Dalam aksinya, Aliansi Jatim Menggugat menyampaikan sepuluh poin tuntutan, diantaranya adalah menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan yang dinilai mengancam masa depan generasi muda.

Kemudian, aliansi itu juga meminta adanya tinjauan ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mempertimbangkan efektivitas dan transparansi, dan menolak keberadaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di lingkungan kampus yang berpotensi merusak lingkungan akademik.

Selain itu, juga menolak revisi Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Nomor 1 Tahun 2025 yang dianggap membatasi partisipasi publik dalam pengawasan legislatif, serta menolak revisi Undang-Undang (UU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) dan UU Kejaksaan karena berpotensi memperbesar kewenangan tanpa kontrol yang seimbang.

Poin lainnya, menuntut kejelasan dan evaluasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta pelaksanaan reforma agraria, dan menolak proyek Surabaya Waterfront Land yang dianggap merugikan warga setempat.