Surabaya (ANTARA) - Sebanyak 25 ribu pelajar SMA/SMK negeri maupun swasta dari keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Surabaya, Jawa Timur, terjamin bantuan pendidikan senilai Rp200 ribu tiap bulan.
Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono di Surabaya, Sabtu, mengatakan, DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya telah menyelesaikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2023.
"Dalam KUA PPAS disepakati menaikkan target pendapatan Pemkot Surabaya sebesar Rp500 miliar. Besaran ini merupakan revisi dari target sebelumnya, senilai Rp1 triliun," kata dia.
Menurut dia, target pendapatan yang didorong oleh DPRD Surabaya tersebut digunakan untuk kesejahteraan warga Surabaya, sesuai visi dan misi wali kota, di antaranya untuk pembangunan kampung, seperti pengerjaan pavingisasi, saluran air, penerangan jalan umum (PJU) dan bedah rumah.
Sedangkan pada bidang pendidikan, lanjut dia, termasuk pemberian seragam gratis pelajar SD dan SMP negeri maupun swasta dari keluarga MBR.
Selain itu, pemberian bantuan penunjang pendidikan kepada siswa SMA/SMK negeri maupun swasta dari MBR, dimana setiap pelajar MBR mendapatkan bantuan Rp200 ribu tiap bulan. Bantuan itu diberikan sampai selesai menempuh pendidikan.
"Bantuan tersebut diberikan langsung ke siswa, tidak melalui sekolah," ujar Adi.
Tidak hanya itu, Adi juga meminta kepada Pemkot Surabaya untuk menambah jumlah mahasiswa penerima bantuan pendidikan di Surabaya sebanyak 5.000 orang.
Supaya penyerapan bantuan pendidikan tersebut masif dan maksimal, kata dia, DPRD dan pemkot Surabaya menyepakati dialihkannya pengelolaan bantuan pendidikan dari Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga dan Pariwisata (Disbudporapar) kepada Bagian Pemerintahan dan Kesra Pemkot Surabaya.
Dengan melibatkan RT, RW, lurah, camat dan tokoh masyarakat, Adi berharap penyerapan bantuan pendidikan maksimal, sehingga angka 25 ribu pelajar SMA dan SMK negeri maupun swasta dari keluarga MBR itu bisa semaksimal mungkin tercover bantuan tersebut.
Selain itu, Adi yang juga Ketua DPC PDIP Surabaya tersebut juga menyoroti pendataan keluarga MBR melalui skema daring. Menurut dia, idealnya hal itu dilakukan melalui RT/RW, tokoh masyarakat, lurah maupun camat.
"Supaya pendataan tersebut lebih akurat berdasarkan kondisi sebenarnya di lapangan," kata dia. (*)
