Gresik (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Gresik, Jawa Timur, menggandengkan 60 sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan 155 perusahaan di wilayah itu, sebagai sinergi dunia usaha, industri dengan dunia pendidikan serta mendukung ketersediaan lapangan kerja bagi lulusan sekolah.
Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah di Gresik, Jumat, mengatakan kerja sama itu dilakukan melalui penandatanganan perjanjian dengan Anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Gresik.
"Kerja sama ini telah mendapat apresiasi dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Saya bersama bupati akan mendukung itu dalam rangka menurunkan angka pengangguran di Gresik yang akan sejalan dengan penurunan angka kemiskinan," kata Bu Min, sapaan akrab Aminatun Habibah.
Menurutnya, banyak perusahaan yang berinvestasi di Gresik yang diharapkan tidak ada sekat lagi antara perusahaan dengan lulusan sekolah di daerah itu, sehingga akan ada timbal balik yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Dengan perjanjian kerja sama (PKS) ini diharapkan perusahaan bisa memanfaatkan lulusan sekolah yang sudah kompeten dan mempunyai keterampilan yang mendukung dengan berimbas pada ketersediaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat," katanya.
Bu Min juga meminta, pihak sekolah untuk terus menyesuaikan diri dengan kondisi terkini.
"Apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri, itulah yang harus sekolah siapkan. Saya menyebut, untuk menyelesaikan hal luar biasa tidak bisa dengan langkah yang biasa-biasa saja," tuturnya.
Disamping itu, kata dia, pemerintah daerah juga akan membuka beasiswa dengan menambah kuota agar siswa-siswi yang tidak mampu dan siswa-siswi yang berprestasi di Kabupaten Gresik dapat melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi.
Ketua Apindo Gresik Alfan Wahyudin mengatakan tidak semua perusahaan mau ditempati anak magang, baik dari SMK ataupun SMA, dengan alasan tidak disetujui pimpinan dan alasan sudah kerja sama dengan sekolah lain.
"Dengan kerja sama ini, tidak boleh terjadi lagi di Kabupaten Gresik, perusahaan harus bisa memanfaatkan lulusan SMK sesuai spesifikasi atau sertifikasi yang diperlukan," katanya.
Nanti, kata dia, akan ada beberapa format spesifikasi dan sertifikasi dilakukan melalui inisiasi Kadin dengan tes dan pelatihan selama tujuh hari, sebagai upaya menyaring yang lulus dan ada yang tidak lulus.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Swasta Gresik H Hanan mengakui bahwa kerja sama ini merupakan langkah luar biasa yang dilakukan Pemkab Gresik dalam mewujudkan penyediaan lapangan kerja.
"Setelah ini, kami akan berkoordinasi penuh dengan perusahaan-perusahaan, sehingga apa yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam merekrut tenaga kerja sesuai dengan spesifikasi dan sertifikasi yang diharapkan." katanya.(*)
