Warga usulkan PMT lansia di Kota Surabaya ditambah

Surabaya (ANTARA) - Sejumlah warga mengusulkan ke Pemerintah Kota Surabaya agar pemberian makanan tambahan (PMT) bagi warga lanjut usia atau lansia yang sempat dikurangi karena dampak pandemi COVID-19, kembali ditambah seperti semula.

"Di wilayah kami, sebelum pandemi COVID-19 ada sekitar 120 lansia yang mendapatkan PMT. Namun, saat pandemi, anggaran PMT yang turun itu hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan 30 lansia," kata seorang kader Surabaya Hebat Nuril Hidayati saat menghadiri kegiatan reses Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono di Rungkut, Surabaya, Jumat.

Lebih lanjut, Nuril mengatakan untuk menutupi kekurangan karena anggaran yang terbatas tersebut, pihaknya terpaksa menggunakan dana kas supaya para lansia di wilayahnya tetap mendapatkan PMT.

"Melalui Pak Adi, kami berharap bisa disampaikan ke Dinas Kesehatan agar PMT untuk lansia ini bisa kembali seperti sebelum COVID-19," kata Nuril.

Menanggapi usulan tersebut, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menjelaskan kebutuhan anggaran PMT membengkak cukup besar untuk mencakup 33 ribu jiwa lansia tidak mampu, termasuk anak yatim. Anggaran itu belum termasuk jasa pengantar.

"Sehingga disepakati anggaran PMT tidak dinaikkan dulu karena mengukur kekuatan anggaran pemerintah kota. Jangan sampai besar pasak daripada tiang," ujar Adi yang juga Ketua DPC PDIP Surabaya ini.

Namun, lanjut Adi, kenaikan anggaran PMT akan kembali diusulkan dalam pembahasan APBD Surabaya berikutnya.

"Pak Eri Cahyadi (wali kota) dan Pak Armuji (wawali) menjabat sampai tahun 2024, jadi masih ada waktu dan kesempatan untuk mewujudkan itu. Kami di dewan bersama pemkot untuk terus menghitung kekuatan anggaran," kata dia.

Selain persoalan PMT, sistem zonasi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) juga menjadi keluhan masyarakat saat reses berlangsung. Tidak sedikit warga yang kesulitan mendapatkan sekolah negeri bagi anaknya karena lokasi tempat tinggalnya jauh dari sekolah tersebut.

"Kami akan berkomunikasi dengan dispendik (dinas pendidikan) nantinya. Apakah diperlukan formulasi khusus dalam zonasi ini karena untuk penambahan sekolah sangat tidak dimungkinkan karena keterbatasan tempat dan kekuatan anggaran," katanya.