Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Kota Surabaya membantah telah mempersulit pelayanan kesehatan pada pasien disabilitas saat berobat di Puskesmas Rangkah, beberapa hari lalu.
Kepala Puskesmas Rangkah Kota Surabaya Dwiastuti Setyorini di Surabaya, Minggu mengatakan ada kesalahpahaman dalam memaknai informasi pelayanan oleh salah satu pasien disabilitas yang hendak mendapatkan perawatan di puskesmas itu.
"Kesalahpahaman tersebut bermula, saat pasien meminta rujukan pengobatan, namun status keanggotaan BPJS-nya dalam keadaan tidak aktif," katanya.
Dwiastuti menjelaskan pasien disabilitas tersebut datang bersama keponakannya untuk meminta permohonan rujukan ke Poli Mata Rumah Sakit (RS) Undaan Surabaya, pada Selasa (29/3). Setelah melakukan pendaftaran daring, pasien langsung mendapat pelayanan di poli umum untuk dilakukan pengecekan kesehatan dan administrasi.
"Saat dicek, ternyata kartu BPJS pasien itu sudah tidak aktif. Kemudian, petugas administrasi mengusulkan untuk membantu melakukan pengaktifan BPJS melalui aplikasi Edabu, serta menyampaikan bahwa membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam untuk mendapat persetujuan dari BPJS," kata Ririn, sapaan Dwiastuti.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya meminta pasien beserta keponakannya untuk kembali datang ke Puskesmas Rangkah keesokan harinya. Sebab, untuk kasus pasien dengan BPJS non-aktif yang memerlukan rujukan, harus menunggu persetujuan BPJS Pusat untuk mengetahui status aktivasi, agar bisa dibuatkan surat rujukan.
"Setelah diajukan oleh petugas administrasi, pasien dan keponakan kembali menuju ke poli umum untuk memohon rujukan hasil dari pengajuan aplikasi Edabu. Oleh dokter yang bertugas di poli umum disampaikan bahwa untuk pengeluaran surat rujukan ke RS, menunggu persetujuan dari pihak BPJS," ujar dia.
Ririn menjelaskan, bahwa keponakan pasien merasa tidak bisa menerima penjelasan dari petugas pelayanan. Mereka mengira, apabila sudah melakukan permohonan pengaktifan BPJS, maka bisa langsung mendapat surat rujukan untuk menuju ke RS Undaan. Sebab, pasien mendapat didiagnosa mengidap katarak.
"Jadi permohonan pengaktifan BPJS itu sudah mulai dilayani dan sudah diajukan pada pukul 08.23 WIB, tetapi belum mendapat persetujuan. Pukul 09.00 WIB saya mendapat telepon dari anggota DPRD Surabaya yang mengeluh mengenai proses pelayanan di Puskesmas Rangkah," kata dia.
Beruntungnya, persetujuan pengaktifan langsung ditanggapi oleh pihak BPJS dengan status aktif. Pukul 10.00 WIB, surat rujukan telah dibuat oleh petugas di Puskesmas Rangkah. "Sebetulnya kasus rujukan bukanlah kasus darurat, melainkan kasus terencana dan tidak mengancam nyawa," ujar dia.
Ririen mengatakan untuk kasus yang membutuhkan rujukan ke RS, adalah kasus yang tidak mengancam nyawa atau tidak darurat. Apabila, pasien yang datang ke puskesmas dalam darurat, maka pihaknya akan langsung membawa pasien menuju IGD tanpa surat rujukan.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono sebelumnya mengatakan semestinya pihak puskesmas tidak mempersulit pelayanan pengaktifan keanggotaan BPJS. Apalagi warga yang mengajukan tersebut adalah penyandang disabilitas yang perlu diperhatikan.
Menurut dia, seharusnya ketika kartu BPJS warga itu non-aktif ketika akan digunakan, saat itu juga bisa diaktifkan dan langsung bisa klaim.
"Harusnya tetap harus bisa dilayani hari itu juga, bukannya ditunda diminta pulang dan datang lagi besoknya. Setelah saya telepon, baru diberikan rujukan hari itu juga. Tidak seharusnya begitu. Semua warga harus dilayani dengan baik," kata Baktiono. (*)
