Surabaya (ANTARA) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Jawa Timur mencatat sebanyak 672 pemohon mengajukan perizinan saat digelar layanan bagi pengusaha dan nelayan di Mal Pelayanan Publik dan Pelabuhan Mayangan Kabupaten Probolinggo.
"Pelaksanaan layanan perizinan digelar pada 7-9 Maret 2022 dan sukses menggaet antusiasme masyarakat, khususnya para pengusaha dan nelayan," ujar Kepala DPM-PTSP Jatim Aris Mukiyono ketika dihubungi di Surabaya, Kamis.
Menurut ia, kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan realisasi investasi dan mempermudah pelayanan perizinan bagi pengusaha dan nelayan di kawasan Kabupaten Probolinggo.
Di hari pertama, layanan ini dimanfaatkan oleh 225 pemohon dan setiap hari angkanya terus meningkat sehingga membuktikan program itu dibutuhkan serta dirasakan manfaatnya bagi warga di Probolinggo.
Hingga kegiatan ditutup, total terdapat 672 pemohon yang rinciannya terdiri dari perizinan peternakan dan perikanan 76 pemohon, OPD 30 pemohon, HIPMI sembilan pemohon, dan Diknas tujuh pemohon.
Berikutnya, Dinkes 13 pemohon, UMKM 513 pemohon, Kadin 3 pemohon, pertanian 8 pemohon, dan 14 pemohon dari berbagai jenis usaha lainnya.
Pada kesempatan tersebut, DPM-PTSP Jatim dan DPM-PTSP Kabupaten Probolinggo berkolaborasi dengan instansi serta sektor terkait untuk memberikan layanan perizinan.
Di antaranya, kata dia, KSOP Probolinggo, KPP Pratama, Bank Jatim Cabang Kraksaan dan BPC HIPMI.
"Dibukanya layanan ini adalah semangat kita agar di tahun ini realisasi investasi di Jatim terus meningkat, mempermudah dan mendekatkan layanan pada pengusaha menjadi salah satu jurus mewujudkan investasi yang gemilang demi kemajuan Jatim, khususnya di kabupaten dan kota seluruhnya," tutur Aris.
Sementara itu, Plt Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh DPM-PTSP Provinsi Jatim dan menilai kolaborasi ini merupakan strategi percepatan pelayanan perizinan dan peningkatan perekonomian di era pandemi.
"Pelayanan perizinan tidak hanya menyasar pada sektor perikanan. Namun dikembangkan untuk memfasilitasi sektor UMKM," kata dia.
