Kunjungi Kementerian PAN-RB, Bupati Banyuwangi bahas peningkatan pelayanan publik

Banyuwangi (ANTARA) - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dalam rangka membahas upaya peningkatan pelayanan publik di daerahnya.

Dalam kunjungannya, Bupati Ipuk bertemu dengan Deputi Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi Kementerian PAN-RB Erwan Agus Purwanto.

"Banyak hal yang kami bahas. Ada beberapa insight terbaru soal bagaimana ke depan pemerintah daerah itu bukan lagi bicara dan eksekusi kolaborasi, tapi harus membangun ekosistem. Jadi, dari kolaborasi menuju ekosistem di mana satu dan lainnya saling terkait," kata Bupati Ipuk, dalam keterangan tertulis diterima ANTARA di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis.

Menurut dia, meski Banyuwangi telah membuat sejumlah terobosan dalam hal pelayanan publik, tetap ke depan butuh inovasi baru karena ekspektasi publik dari hari ke hari semakin meningkat.

"Kami telah membuat program layanan jemput bola ke masyarakat di daerah perkebunan, juga ada program Bupati Ngantor di Desa. Ke depan inovasi-inovasi baru akan terus kita lakukan agar sebisa mungkin kita mendekati ideal meskipun pasti akan selalu ada kekurangan dalam pelaksanaan," tuturnya.

Dalam kunjungan kerja ke Jakarta, Bupati Ipuk juga bertemu dengan Ketua Ombudsman RI Mokh. Najih untuk membahas upaya-upaya peningkatan pelayanan publik.

"Kami terus berbenah, termasuk bertemu Ombudsman untuk mendapatkan masukan-masukan karena Ombudsman ini kan mempunyai perspektif luas soal public services karena mereka mewadahi banyak sektor publik. Kami sangat terbantu oleh masukan-masukan tersebut," tuturnya.

Ipuk menambahkan, salah satu fokus utama dalam hal pelayanan publik terkait sejumlah masalah dasar, seperti pendidikan, kesehatan, rumah tidak layak huni, dan kebutuhan sehari-hari warga. Untuk masalah warga tidak bisa sekolah, berobat, menempati rumah tak layak huni, serta kesulitan makan.

"Jadi, pelayanan publik bukan hanya soal dokumen. Kawan-kawan birokrasi harus cekatan sesuai bidang masing-masing. Salah satu fokusnya adalah bantu warga yang kesusahan, harus beri solusi dengan koordinasi lintas OPD," tuturnya. (*)