Pamekasan (ANTARA) - Vaksinasi COVID-19 dengan sasaran warga desa oleh para petugas gabungan dari TNI dan Polri di Pamekasan, Jawa Timur, terus dilanjutkan untuk meningkatkan cakupan program vaksinasi di wilayah itu yang masih rendah.
"Sebelum cakupan vaksinasi di Pamekasan ini mencapai 70 persen maka program vaksinasi dengan cara terjun langsung ke desa-desa, akan terus dilakukan," kata Komandan Kodim 0826 Pamekasan Letkol Inf Tejo Baskoro di Pamekasan, Kamis.
Saat ini, sambung dia, sasaran vaksinasi di sejumlah desa di Kecamatan Larangan dan pelaksanaan vaksinasi di wilayah itu telah dilakukan sejak 29 November 2021, dimulai dari Desa Larangan Luar dan selanjutnya bergantian ke desa lain yang ada di wilayah itu.
Dandim menjelaskan hal yang menjadi kendala di lapangan tetap sebagaimana sebelumnya, yakni warga masih banyak yang tidak bersedia divaksinasi dengan alasan jika disuntik vaksin maka akan berbahaya.
"Kendalanya, kendala klasik. Ini tentu menjadi tantangan bagi personel kami di lapangan," katanya.
Hanya saja, sambung dia, berkat upaya anggota, sebagian warga yang menolak untuk divaksinasi akhirnya bersedia setelah petugas menjelaskan dengan saksama dan teliti tentang manfaat vaksin dan meluruskan informasi sesat yang selama ini diterima warga yang menganggap bahwa vaksin berbahaya.
"Ketelatenan dan kesabaran memang dibutuhkan, dan itu yang selalu kami tekankan kepada personel kami di lapangan," katanya, menjelaskan.
Vaksinasi COVID-19 ke desa-desa oleh tim gabungan dari TNI dan Polri ini menggunakan jenis Sinovac dan Astrazeneca.
Sementara itu, hingga akhir November 2021 terdata warga Pamekasan yang disuntik vaksin sekitar 30 persen dari total jumlah penduduk di wilayah itu, atau masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah, yakni 70 persen.
Bupati Pamekasan Baddrut Tamam menyatakan rendahnya warga Pamekasan yang disuntik vaksin itu karena mereka memang terpengaruh dengan informasi sesat yang banyak beredar di berbagai media sosial, sedangkan informasi mendidik oleh pemkab tentang program vaksinasi kurang menyebar.
"Maka dari itu, dukungan dari semua elemen masyarakat, termasuk media massa sangat kami harapkan, sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi yang valid dan benar, bukan informasi yang menyesatkan," kata bupati.
