Jember (ANTARA) - Seluruh calon kepala desa mengikuti "Deklarasi Damai dan Pakta Integritas Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak" di Jember, Jawa Timur, secara daring maupun luring terbatas di Aula Gedung Serbaguna Kabupaten Jember, Selasa.
Sebanyak 51 desa dengan total 181 calon kepala desa mengikuti deklarasi secara daring, sedangkan sebanyak 8 desa dengan jumlah 33 orang calon kepala desa mengikuti secara luring yang dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kabupaten Jember.
"Pilkades merupakan ajang demokrasi untuk memilih pemimpin desa sehingga diharapkan berlangsung damai karena soal menang dan kalah itu biasa," kata Bupati Jember Hendy Siswanto dalam sambutannya pada acara deklarasi di Gedung Serbaguna Jember.
Menurutnya, apabila ada masalah dalam pelaksanaan pilkades, maka sebaiknya segera dilakukan komunikasi dan dibicarakan dengan baik agar tidak menimbulkan permasalahan kemudian hari.
"Sebagian besar penduduk di Jember berada di desa, sehingga dibutuhkan kepala desa yang amanah dan bertanggung jawab. Apalagi tujuan kita menjadi pemimpin untuk mengabdi kepada masyarakat," tuturnya.
Ia menjelaskan pekerjaan rumah di Jember yang masih harus dipikul bersama-sama adalah tentang kemiskinan, buta aksara, stunting, angka kematian bayi, dan ibu masih tinggi di Jember.
"Permasalahan yang ada di desa masih banyak yang harus diselesaikan, seperti masalah stunting, buta huruf, angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan kemiskinan yang perlu ditanggulangi bersama," katanya.
Hendy mengatakan pilkades dapat dilaksanakan apabila sudah ada surat dari Menteri Dalam Negeri dan kemungkinan H-3 pelaksanaan pilkades sudah diterima atau dikeluarkan karena memang pemerintah harus berhati-hati terkait dengan adanya pandemi COVID-19.
"Untuk diantisipasi kepada para peserta pilkades lebih berhati-hati dalam mengumpulkan massa pada saat kampanye dan itu harus betul-betul diikuti standar yang sudah ditentukan Satgas COVID-19," ujarnya.
Ia berharap apa yang sudah ditandatangani dalam pakta integritas dan deklarasi damai bukan hanya semata-mata kegiatan seremonial, namun harus dilaksanakan agar pilkades dapat berlangsung aman dan kondusif.
