Menilik peran Bulog Jember menjaga ketersediaan pangan selama pandemi

Jember (ANTARA) - Kebutuhan pangan masih menjadi prioritas di sejumlah daerah selama pandemi COVID-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) karena hal itu merupakan kebutuhan dasar yang harus diperhatikan dalam kondisi apapun untuk menjaga kelangsungan hidup.

Salah satu yang harus diantisipasi terkait dampak COVID-19 adalah ketersediaan pangan, sehingga peranan sejumlah pihak baik pemerintah, BUMN, swasta, perguruan tinggi, komunitas, dan petani sangat diharapkan untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan di masing-masing daerah.

Pemerintah juga perlu mengoptimalkan pera Bulog dan BUMN untuk menjadi offtaker komoditas pertanian untuk menjamin ketersediaan stok pangan dan menyerap produk pertanian untuk menjaga kelesuan pasar akibat dampak pandemi.

Perum Bulog Kantor Cabang Jember juga melakukan berbagai cara untuk menjaga ketersediaan pangan selama pandemi, terutama menjaga komoditas beras dengan memberikan proteksi terhadap petani dan masyarakat demi menjaga stok dan kestabilan harga pangan.

Kepala Perum Bulog Jember Budi Sultika mengatakan pihaknya harus mempersiapkan stok beras dengan baik terkait jumlahnya benar-benar terukur pada angka berapa, sehingga antara stok dan harga terjadi keseimbangan yang tidak memberatkan masyarakat dan tetap menguntungkan petani.

Stok yang ada di gudang Bulog Jember hingga akhir Agustus 2021 tercatat 25.500 ton setara beras dan sebanyak 5.500 ton gabah, sehingga dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kabupaten setempat selama beberapa bulan ke depan.

Untuk menjaga ketersediaan beras, lanjut dia, pihaknya terus melakukan penyerapan gabah dan beras petani dengan berbagai strategi agar harga beras di tingkat petani tetap stabil saat panen dan masyarakat yang menjadi konsumen tidak keberatan dengan harga beras di pasaran, apalagi pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) beras.

Peranan Bulog Jember untuk menjaga ketersediaan pangan terutama beras dilakukan untuk melindungi petani dan juga konsumen karena selama ini petani didorong untuk meningkatkan produksi dan Bulog siap untuk membeli gabah atau beras petani dengan harga sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP).

Pihaknya harus tetap mempertahankan harga di tingkat produsen atau petani dengan terus melakukan penyerapan gabah sesuai harga yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 24 Tahun 2020.

Dalam Permendag itu menyebutkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp4.200 per kilogram, GKP tingkat penggilingan Rp4.250 per kilogram, gabah kering giling (GKG) tingkat penggilingan Rp5.250 per kilogram, GKG di gudang Bulog Rp5.300 per kilogram, dan beras di gudang Bulog sebesar Rp8.300 per kilogram.

"Hingga akhir Agustus 2021 kami sudah menyerap gabah sebanyak 6.500 ton dan beras sebanyak 10.500 ton, sehingga dengan penyerapan yang maksimal itu diharapkan ketersediaan stok pangan terutama beras tetap terjaga," katanya.

Untuk memaksimalkan penyerapan gabah dan beras petani, Bulog Jember juga melakukan kerja sama dengan mitra penggilingan yang melakukan penyerapan gabah di tingkat petani karena pihak penggilingan punya infrastruktur untuk mengolahnya menjadi GKG maupun beras, kemudian penggilingan menjual berasnya ke Bulog.

Bulog akan membuka seluas-luasnya untuk menerima gabah dan beras petani dengan harga yang sudah ditetapkan dalam Permendag, sehingga harga gabah tetap menguntungkan petani.

Selain itu, Bulog juga mendapat penugasan dari pemerintah untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi dan PPKM dengan menyalurkan bantuan beras dari Kementerian Sosial (Kemensos) sebanyak 2.500 ton dengan bertahap sesuai dengan sasaran keluarga penerima.

Bulog Jember juga diminta mengeluarkan beras cadangan pemerintah sebanyak 100 ton yang disalurkan melalui Dinas Sosial untuk warga yang menjalani isolasi mandiri dan warga yang terdampak COVI-19.

Diharapkan dengan berbagai kebijakan pemerintah memberikan bantuan beras saat pandemi dan PPKM, serta kolaborasi sejumlah pihak dengan melakukan proteksi untuk memenuhi kebutuhan pangan dapat menjaga ketersediaan pangan terutama beras.

Lumbung pangan

Kabupaten Jember menjadi salah satu lumbung pangan di Jawa Timur karena produksi beras di wilayah setempat selalu surplus, meski di tengah pandemi COVID-19.

Letak geografis dan mayoritas penduduk Jember sebagai petani menjadikan kabupaten setempat menjadi salah satu lumbung pangan di Jawa Timur dan nasional, sehingga hampir setiap tahun mengalami surplus untuk pertanian terutama padi.

Bupati Jember Hendy Siswanto mendorong kabupaten yang dipimpin nya sebagai lumbung padi nasional di Jawa Timur dengan target surplus setiap tahunnya.

Saat musim panen pada akhir Maret 2021 tercatat surplus beras sebanyak 200 ton berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan, Holtukultura dan Perkebunan Jember, sehingga pihaknya mendorong surplus tersebut diupayakan untuk ditingkatkan tiap tahunnya.

Para petani tidak boleh mengalami kerugian dan diharapkan saat panen ada jaminan stabilisasi harga jual yang menguntungkan di tingkat petani karena Bulog Subdivre Jember telah memberi fasilitas untuk menyerap gabah petani di lima titik untuk pembelian hasil petani.

"Pemkab Jember tidak bisa bekerja sendirian untuk mewujudkan ketahanan pangan dan stabilisasi harga pangan, sehingga perlu sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak yang merealisasikan itu semua," katanya.

Peningkatan produksi padi di lahan pertanian juga dilakukan oleh para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI).

Berbagai upaya untuk meningkatkan produksi panen dilakukan dengan menggandeng sejumlah pihak, sehingga diharapkan Jember menjadi lumbung pangan dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Ketua KTNA Jember Sucipto mengatakan rata-rata panen petani sekitar 7-8 ton per hektare dengan luasan lahan pertanian di Kabupaten Jember sekitar 90.000 hektare, sehingga kabupaten setempat menjadi salah satu lumbung pangan yang menyuplai kebutuhan beras di Jawa Timur.

Diharapkan pemerintah membuat kebijakan yang berpihak kepada petani selama pandemi demi menjaga produksi panen petani dan stabilnya harga saat musim panen raya.