Situbondo (ANTARA) - Bupati Situbondo Karna Suswandi mengingatkan seluruh kepala desa dan lurah agar warga miskin dan tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) bisa terakomodasi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memperoleh layanan kesehatan gratis lewat program Sehati (sehat gratis).
"Saya minta kepada kades dan lurah agar memasukkan warga miskin ke data DTKS sehingga mereka yang belum terakomodasi dalam KIS bisa mendapatkan program Sehati," kata Bung Karna, sapaan bupati, di acara Sosialisasi Perbup Nomor 20 Tahun 2021 tentang program Sehati di Pendopo Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Senin.
Ia juga meminta camat dan kepala desa agar proaktif dalam mengawal verifikasi dan validasi DTKS sebagai upaya mewujudkan program Sehat Gratis, yang menjadi janji politik Karna Suswandi-Khoirani.
Katanya, dengan program Sehati ini masyarakat kurang mampu diharapkan mendapat pelayanan kesehatan gratis. Oleh karena itu, kesiapan SDM tingkat desa, kecamatan, hingga dinas teknis harus dipastikan agar bisa melaksanakan program Sehati dengan baik.
Bung Karna menjelaskan kesiapan utama yang harus dilakukan untuk merealisasikan program Sehati, yakni terkait pendataan, dan data yang digunakan untuk program layanan kesehatan gratis ini adalah DTKS. Data milik Kemensos yang menjaring keluarga sangat miskin untuk memperoleh bantuan sosial dari pemerintah pusat.
"Kami gunakan data tunggal sebagai acuan penerima program Sehati. Kades kami libatkan secara penuh untuk mengawal verifikasi dan validasi DTKS. Makanya harus melakukan pendataan dari rumah ke rumah," tuturnya.
Program Sehati memberikan bantuan dana kesehatan maksimal Rp10 juta bagi warga yang sedang dirawat. Ketentuan dana tersebut didasarkan pada survei bahwa warga miskin yang sedang dalam perawatan, maksimal menghabiskan biaya di bawah Rp3 juta.
Acara sosialisasi Perbup Nomor 20 Tahun 2021 tentang program Sehati dan sekaligus sosialisasi DTKS dihadiri 132 kepala desa dan empat lurah, serta seluruh camat dan dinas terkait lainnya. (*)
