Wali Kota Kediri minta Korpri selalu jaga etika birokrasi

Kediri (ANTARA) - Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar meminta anggota Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri selalu menjaga etika birokrasi, baik saat bekerja maupun di luar dinas. 

"Etika birokrasi dan etika ASN harus benar-benar dijaga. Tidak hanya selama dia memakai seragam kerja namun ketika melepasnya etika harus tetap dijaga. Korpri memiliki nama yang sangat besar sekali. Saya minta bagaimana pun Korpri dan pengurus Korpri harus membawa nama baik Korpri," kata Wali Kota di Kediri, Selasa.

Ia juga menambahkan Korpri harus selalu berbenah memberikan layanan terbaik untuk masyarakat. Banyak masyarakat yang menginginkan daerahnya maju dan responsibility-nya tinggi, sehingga Korpri juga harus giat bergerak. 

"Saya selalu ingatkan kalau dulu orang memberikan saran melalui kotak saran, sekarang langsung di media sosial dan langsung menandai pejabatnya. Ada jalan yang rusak tidak menandai Dinas PUPR tapi langsung wali kota, gubernur atau presiden. Ya, masyarakat sekarang seperti itu. Kita harus terus berbenah dan beradaptasi," ujar Mas Abu, sapaan akrabnya.

Wali Kota Kediri menghadiri kegiatna pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Kota Kediri Pergantian Antar Waktu (PAW) masa bakti 2017-2022. Mereka secara resmi dikukuhkan oleh Wakil Ketua II Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jawa Timur Siswo Heroetoto di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri.

Wakil Ketua II Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jawa Timur Siswo Heroetoto mengatakan bahwa saat ini dunia begitu cepat berubah sangat beda dengan dua puluh atau tiga puluh tahun yang lalu. Revolusi industri 4.0 telah mendisrupsi segala lini kehidupan. 

"Kita harus menghadapi perubahan tersebut dengan cara-cara baru dan terobosan baru. Kecepatan, kreativitas dan inovasi adalah kunci keberhasilan. Oleh karena itu disampaikan kepada seluruh anggota Korpri untuk segera mengambil jalan perubahan. Melakukan reformasi secara berkelanjutan dan cepat beradaptasi dalam perubahan," kata Siswo. 
 
Dewan Pengurus Korpri Kota Kediri Pergantian Antar Waktu (PAW) masa bakti 2017-2022 yang dikukuhkan adalah Bagus Alit sebagai Ketua, M. Ferry Djatmiko sebagai Wakil Ketua I, Chevy Ning Suyudi sebagai Wakil Ketua II, Nur Hajati sebagai Bendahara, Bambang Priambodo sebagai Ketua Bidang Kesejahteraan Masyarakat, dan Muhlisina Lahuddin sebagai Ketua Bidang Pelayanan Masyarakat dan Bantuan Hukum. (*)