Bupati Situbondo segera luncurkan program Sehat Gratis berbasis KTP elektronik

Situbondo (ANTARA) - Bupati Situbondo Karna Suswandi  akan segera meluncurkan program Sehat Gratis (Sehati) atau pelayanan kesehatan gratis berbasis KTP elektronik bagi masyarakat kurang mampu. Program Sehati berbasis KTP elektronik (KTP-e) yang menjadi salah satu program prioritas kepemimpinan Bupati Karna Suswandi dan Wakil Bupati Khoirani tersebut, saat ini sedang dalam penggarapan peraturan bupati (perbup).

"Sampai saat ini untuk program Sehat Gratis berbasis KTP-e dalam tahapan pengerjaan Peraturan Bupati (Perbup). Tidak lama lagi sudah bisa dilaksanakan," ujar Bung Karna, sapaan akrabnya, di Situbondo, Jawa Timur, Rabu.

Menurut dia, implementasi Peraturan Bupati tentang program Sehat Gratis berbasis KTP-e diharapkan nantinya bisa memberikan pelayanan dasar dan kepuasan bagi masyarakat kurang mampu untuk memperoleh haknya layanan kesehatan dari pemerintah.

Bung Karna menyebutkan, untuk anggaran layanan kesehatan gratis berbasis KTP-e pada tahun anggaran 2021, sementara sebesar Rp9 miliar, diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu yang belum terakomodasi sebagai penerima bantuan Kartu Indonesia Sehat (KIS) ategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Harapan kami dengan anggaran yang sedikit ini, bisa memberikan kepuasan bagi masyarakat kurang mampu mendapat layanan kesehatan," tuturnya.

Bung Karna menegaskan bahwa program Sehat Gratis berbasis KTP-e merupakan upaya pemerintah memberikan pelayanan kesehatan yang nyaman dan tidak dihadapkan dengan birokrasi yang rumit.

"Kami ingin rumah sakit milik pemerintah daerah ini menjadi rumah sakit yang memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, dan memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan," ucapnya.

Ia menambahkan, program Sehat Gratis merupakan cara efektif dan efisien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD dr. Abdoer Rahem. Masyarakat kurang mampu cukup menggunakan KTP-e sudah bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.

"Jadi, dalam program Sehati ini tidak perlu minta surat keterangan dari desa, kecamatan atau dinas terkait. Cukup membawa fotokopi KTP-e dan KK," katanya. (*)