Surabaya (ANTARA) - Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Kota Surabaya melakukan validasi data pagu siswa baru usai evaluasi wali kota yang mempredikasikan ada ribuan lulusan SD tahun ini tak tertampung SMP negeri/swasta.
Ketua MKKS SMP Swasta Wilayah Timur Surabaya Wiwik Wahyuningsih di Surabaya, Senin mengungkapkan pihaknya telah bertemu Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk mempersiapkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pekan lalu.
"Dari pertemuan tersebut memang ditemukan ada kekurangan daya tampung SMP mencapai 5.135 siswa untuk lulusan SD tahun ini" kata Wiwik.
Wiwik merinci, SMP swasta/MTs dapat menampung 23.232 siswa, sedangkan SMP negeri dapat menampung 18.208 siswa. Sehingga total daya tampung SMP 41.440 siswa.
Pagu ini dihitung sesuai dengan jumlah daya tampung yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) bahwa satu sekolah maksimal 11 kelas yang satu kelasnya berisikan 32 siswa.
"Saat diskusi ketemu angka itu, dan kami minta validasi data pagu SMP swasta. Karena ada sekolah swasta yang belum mengisi data dan masih asal-asalan mengisi datanya," ujarnya.
Iapun berharap dengan validasi ini, maka SMP negeri tidak akan menambah pagu melebihi Permendikbud.
Selain itu, lulusan SD yang dihitung Pemkot Surabaya, menurutnya tidak mempertimbangkan lulusan yang akan masuk pesantren. Padahal selama ini cukup banyak lulusan SD yang memilih masuk pesantren.
"Saya juga belum yakin sekolah di bawah Kemenag (Kementerian Agama) juga sudah dihitung apa belum. Saya kira lulusan SD pastinya sudah terserap, logikanya tahun lalu 45.000 lulusan masih banyak sekolah swasta yang kekurangan murid. Kalau sekarang lulusannya selisih 1.000, pasti tertampung," ujarnya.
Validasi yang dilakukan juga untuk memastikan sekolah yang berencana menambah pagu jika sudah memenuhi syarat. Mulai dari ketersediaan ruangan, guru dan fasilitas lainnya.
Upaya validasi dan perhitungan pagu SMP swasta dalam persiapan Penerimaan Peserta Dididk Baru (PPDB) SMP negeri ini juga sebagai langkah kolaborasi SMP swasta sebagai pilihan dalam PPDB SMP negeri.
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memaparkan ada beberapa alternatif untuk mengatasi kekurangan pagu SMP untuk lulusan SD.
Mulai dengan penambahan sekolah, penambahan ruang kelas, maupun penambahan jumlah siswa dalam satu kelas.
Namun hal tersebut, kata Eri, tidak bisa direalisasi dengan cepat karena harus dikoordinasikan dengan Kemendikbud agar tidak bertabrakan dengan aturan yang ada. (*)
