Surabaya (ANTARA) - Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Saad Ibrahim menegaskan adanya sebagian kelompok masyarakat yang menolak vaksinasi COVID-19 perlu mmberikan alasan yang jelas, seperti dalam konteks kesehatan atau atas petunjuk dokter.
"Selama tidak punya alasan dalam konteks kesehatan atau atas petunjuk dokter, kami imbau untuk warga Muhammadiyah di Jatim mengikuti garis yang sudah ditentukan PP Muhammadiyah, yakni vaksin adalah sebuah keniscayaan," kata Saad Ibrahim di Surabaya, Kamis.
Baca juga: PWNU Jatim tegaskan seluruh ponpes sejalan dalam program vaksinasi
Saad Ibrahim ditemui di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, dalam program vaksinasi COVID-19 yang digelar Pemprov Jatim mengatakan bahwa Pengurus Pusat Muhammadiyah telah memberikan kebijakan terkait vaksinasi.
"Begitu juga dalam pidato Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir yang sudah dijelaskan berkali-kali bahwa vaksin adalah sebuah keniscayaan," kata Saad Ibrahim.
Baca juga: Awali vaksinasi di Jatim, Wagub Emil Dardak mengaku sedikit deg-degan
Ia menegaskan bahwa organisasi yang didirkan KH Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 ini mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dalam vaksinasi.
Sekalipun begitu, kata dia, warga Muhammadiyah juga harus tetap menjaga protokol kesehatan.
"Muhammadiyah mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dalam vaksinasi dan kami di lokal ini (Jatim) hanya meneruskan," tuturnya.
Baca juga: ICU mini disiapkan untuk 16 penerima pertama vaksin COVID-19
Terkait penolakan vaksin, Saad Ibrahim mencontohkan dirinya yang sebulan sebelumnya terkonfirmasi positif COVID-19 dan kini sembuh, disarankan bahwa tidak perlu divaksin.
"Saya pernah tanya kepada Ketua IDI Jatim Dr. dr. Sutrisno Sp.OG (K) terkait masalah ini dan mencontohkan saya sendiri. Beliau menjawab bahwa saya tidak perlu divaksin. Nanti saja apabila ada varian baru dari Inggris yang masuk," kata Saad.
Oleh karena itu, kata dia, selama alasannya sesuai dengan ketentuan kesehatan tidak masalah, sebab masing-masing orang mempunyai alasan tersendiri.
