Surabaya (ANTARA) - Seorang wanita muda sembari menggendong anak seusia balitanya terlihat keluar dari teras JX International di Jalan Ahmad Yani Surabaya beberapa waktu lalu.
Sambil menenteng tas tidak besar isi barang belanjaan, ia menoleh kanan kiri seolah sedang menunggu seseorang.
“Iya mas, menunggu yang jemput,” ujarnya saat disapa.
Azizah, warga asal Platuk Surabaya, mengaku datang ke JX International yang menjadi lokasi offline Lumbung Pangan Jatim (LPJ) hanya sekadar mampir dan ingin tahu kondisi di dalamnya.
“Saya sama suami, dia ada urusan di Maspion Square. Daripada menunggu, saya minta antarkan ke JX karena ingin tahu sekaligus beli apa yang bisa saya beli meski sedikit,” tuturnya.
Ibu muda yang sehari-hari berprofesi sebagai guru tersebut ternyata baru tahu bahwa layanan belanja di LPJ bisa melalui online (daring) dan sudah bisa melayani 38 daerah se-Jawa Timur.
“Besok-besok saya mau beli pakai handphone saja. Enak tinggal tunggu di rumah, apalagi gratis ongkos kirim,” ucapnya.
Hal senada dikatakan Karlina, perempuan yang tinggal di kawasan Wage, Sidoarjo, usai nongkrong bersama rekan-rekannya di kafe yang berada satu kompleks dengan JX International.
Dia mengaku awalnya tidak pernah berani masuk ke LPJ karena takut antre, lalu tidak lengkap, dan harga tidak jauh berbeda dengan di pasar dekat rumahnya.
“Tapi setelah tadi sempat masuk, tempatnya luas, bersih dan kita belanjanya nyaman. Apalagi harganya memang kacek (beda), di sini lebih murah,” tukasnya.
“Tadi saya tanya-tanya bagaimana caranya pesan dari rumah dan sebagainya. Sekarang sudah mengerti dan kalau mau beli ya tinggal minta kirim saja,” katanya menambahkan.
Pelaksanaan Program LPJ digelar sejak 21 April 2020 yang diinisiasi oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan pangan masyarakat akibat pandemi COVID-19.
Terdapat 15 jenis komoditas pangan yang dijual dengan harga murah atau di bawah harga pasar.
Sejak pertengahan Agustus 2020 layanan dalam jaringan LPJ menjangkau seluruh daerah di provinsi setempat atau 38 kabupaten/kota, seiring tingginya permintaan masyarakat untuk berbelanja melalui transaksi daring.
Di LPJ ini untuk layanan pembelanjaan didorong dengan metode daring dengan stimulus bebas biaya pengiriman, baik memesan lewat laman maupun pesan aplikasi WhatsApp.
Bagi warga yang ingin belanja sembako murah bisa memilih belanja via laman di alamat https://lumbungpanganjatim.com/ dengan pembayaran lewat bank, atau pemesanan daring sistem bayar di tempat (COD) melalui WhatsApp di nomor 08113340033.
Pembelian sembako murah ini akan dikirimkan langsung ke alamat pembeli menggunakan jasa pengiriman PT Pos Indonesia dengan maksimal waktu pengiriman adalah dua hari.
Pembelian bahan pangan murah dengan harga di bawah pasar bisa dilakukan dengan minimal pembelian Rp60 ribu, dan maksimal berat pembelanjaan adalah 20 kilogram.
Kontrol Inflasi
Pemprov Jatim menyebut bahwa Program LPJ mampu menjadi kontrol inflasi dan menjadi bagian dari sistem logistik daerah.
Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim Tiat Sutiarti Suwardi menyampaikan sejak dibuka April lalu LPJ telah menjadi kontrol inflasi seperti saat hari besar keagamaan Idul Fitri dan berdasarkan rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim.
Ia menjelaskan Kota Surabaya dipilih sebagai pusat kegiatan LPJ karena daerah tersebut sebagai wilayah dengan bobot terbesar bagi penghitungan inflasi Jatim maupun nasional.
“Stabilitas harga komoditas strategis harus dijaga (khususnya pada masa pandemi COVID-19) karena komoditas strategis berkontribusi terhadap garis kemiskinan,” ucapnya.
Misalnya beras, kata dia, komoditas ini berkontribusi 25,97 persen garis kemiskinan desa dan 20,59 persen garis kemiskinan kota.
Kemudian telur ayam ras berkontribusi 3,53 persen garis kemiskinan desa dan 4,26 persen garis kemiskinan kota, lalu gula berkontribusi 2,89 persen garis kemiskinan desa dan 2,06 persen garis kemiskinan kota.miskinan Kota, serta berbagai komoditas strategis lain.
“Semua komoditas tersebut dijual di Lumbung Pangan Jatim dengan harga di bawah harga pasar dan tentunya gratis ongkos kirim, ini yang menjadi kontrol inflasi. Di mana masyarakat tak khawatir dengan suplai komoditas, dan tidak khawatir karena harga barang yang tidak bergejolak bahkan justru di bawah harga pasar,” kata Tiat.
Oleh sebab itu LPJ merupakan bagian dari Sistem Logistik Daerah yang sedang dikembangkan untuk menjaga stabilitas harga komoditas strategis di Jatim.
Dengan mengoptimalkan teknologi informasi, LPJ mampu menjadi mediator antara produsen yang saat pandemi terpuruk karena oversupply dan konsumen, serta memutar roda perekonomian logistik ojek daring, kantor pos, yang terdampak pemberlakuan PSBB.
Yang membanggakan LPJ pada Juni 2020 dinobatkan sebagai juara ajang Lomba Inovasi Daerah Penyiapan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 tingkat nasional yang digelar Kementerian Dalam Negeri RI.
Penghargaan diserahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian karena sebagai terbaik pertama untuk Sektor Pasar Modern klaster Provinsi mengungguli Provinsi Lampung dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Gandeng BUMDes
LPJ menggandeng Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di sejumlah kabupaten di provinsi setempat sebagai bagian dari inovasi agar bisa menjangkau layanan ke masyarakat lebih luas.
"Inovasi ini juga untuk mendorong tumbuhnya ekonomi di pedesaan," ujar Gubernur Khofifah.
Dengan sistem tersebut, kata dia, masyarakat mendapatkan akses sembako di bawah harga pasar dan BUMDes juga memperoleh keuntungan dari setiap pembelanjaannya. Sistem yang digunakan, yakni BUMDes mengambil peran sebagai pihak ikut memasarkan produk lumbung pangan atau sebagai dropshipper.
BUMDes, lanjut Khofifah, bukan sebagai gudang melainkan LPJ akan mengirimkan paket sembako sesuai dengan pembelian dari masyarakat di daerah tersebut.
Setiap masyarakat yang membeli paket sembako, LPJ akan mengirimkan langsung ke BUMDes melalui PT Pos dan gratis ongkos kirim.
"Setiap paket sembako yang berhasil dipasarkan, BUMDes akan mendapatkan keuntungan Rp5.000 per paket sembako," kata Khofifah.
Selain itu, ada tambahan bila akumulasi penjualan oleh BUMDes dalam sebulan di atas 1.000 pemesanan yakni sebesar Rp1,2 juta. Bahkan, jika pemesanan lebih dari 1.500 per bulan, akan mendapatkan tambahan Rp3 juta.
"Yang belanja tetap dapat sembako murah karena harga yang dipasarkan BUMDes sama dengan harga di outlet, website, maupun aplikasi. Ongkos kirimnya tetap gratis, bahkan bisa COD (bayar di tempat)," ucap Gubernur.
Sementara itu Penanggung Jawab LPJ Erlangga Satriagung menyebutkan sistem integrasi BUMDes ini sudah diuji coba di lima kabupaten, yaitu Pasuruan, Malang, Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto.
"Ternyata antusiasme masyarakat belanja lewat BUMDes cukup besar," tuturnya.
Ke depan LPJ siap memperluas sasaran integrasi dengan BUMDes, mengingat di Jatim sudah banyak yang memiliki usaha toko dan menjadi agen pos, yaitu 62 BUMDes per September 2020.
"Target kami adalah 523 BUMDes yang memiliki usaha toko bisa diintegrasikan, sehingga akan mendekatkan layanan sembako murah gratis ongkir pada masyarakat di pedesaan," kata pengusaha yang juga Ketua Umum KONI Jatim tersebut.
Dukungan Wakil Rakyat
Pimpinan DPRD Jawa Timur Anik Maslachah berharap program LPJ diprioritaskan sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan, terlebih selama ini sudah terbukti sangat membantu masyarakat.
"Dengan begitu maka sistem ketahanan pangan di Jatim bisa berlangsung secara berkelanjutan," katanya.
Politikus perempuan asal PKB itu berpendapat, LPJ memiliki amanah yang harus dilaksanakan, seperti penyerapan produk petani, termasuk produk sisa pengiriman ke industri agar harga produk tetap stabil.
"Program ini mampu mengendalikan harga bahan pokok di pasar. Indikatornya, lumbung pangan memberi kepastian stok bahan pokok selalu ada. Dengan begitu, masyarakat tidak panik," ucap Wakil Ketua DPRD Jatim itu.
Di sisi lain para tengkulak nakal tidak berani melakukan aksi ambil untung karena dulu bisa memainkan harga dengan memborong produk tani, kemudian menimbunnya.
Sementara Anggota DPR RI Bambang Dwi Hartono menyarankan program LPJ dibuka berkelanjutan sehingga tak hanya beroperasi saat pandemik COVID-19.
"Program ini dibutuhkan di Jatim untuk mengontrol stabilitas harga pangan dan akan mendatangkan banyak hal positif bagi masyarakat," ujarnya.
Mantan Wali Kota Surabaya itu menyebut selama ini kerap terjadi fluktuasi harga pangan, seperti kenaikan harga gula, kenaikan harga telur, menurunnya harga daging ayam, ataupun kenaikan harga komoditas lain.
Adanya fluktuasi harga komoditas pangan tersebut harus diatasi oleh pemerintah, salah satunya dengan penyediaan lumbung pangan.
"Pertama, bisa sebagai pengendali harga komoditas bahan pokok. Lalu, masyarakat mendapatkan manfaat, termasuk petani dan peternak," kata politikus asal PDI Perjuangan itu.
