Politikus PSI apresiasi "Erji" tangani persoalan Surat Ijo

Surabaya (ANTARA) - Politikus asal Partai Solidaritas Indonesia Josiah Michael mengapresiasi komitmen pasangan calon Wali Kota dan calon Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi - Armudji (Erji) menangani persoalan sertifikat hal milik lahan atau populer disebut "surat ijo".

"Saya salut pada komitmen paslon Eri-Armudji soal surat ijo," ujarnya di Surabaya, Kamis.

Apalagi, kata dia, juga terkait jaminan hukum bahwa langkah pelepasan hak milik tanah itu tidak melanggar aturan berlaku.

"Kami di parlemen berjanji juga akan mengawal realisasi program itu," ucap anggota Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya tersebut.

Penanganan surat ijo disampaikan pasangan Erji pada debat publik tahap II Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Surabaya yang berlangsung, Rabu (18/11) malam.

Eri Cahyadi menyebut persoalan surat ijo yang telah berlangsung bertahun-tahun itu memang rumit dan tidak bisa diselesaikan semudah membalik telapak tangan.

"Kami perlu tegaskan, siapapun walikotanya, di manapun, tidak bisa langsung melepaskan kepemilikan tanah surat ijo dengan sertifikat  hak milik. Setelah berkonsultasi dengan berbagai pihak dan melakukan kajian, kami berjanji akan melepaskan tanah surat ijo ke masyarakat melalui negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 27 tahun 2014," terangnya.

Tanah surat ijo, sambung Eri, akan dilepas ke masyarakat yang akan dimanfaatkan untuk Fasum, Fasos, dan hunian yang luasnya sampai dengan 250 meter persegi, termasuk jaminan kepastian hukumnya.

"Sebagai langkah konkret, kami telah menandatangani kontrak politik untuk melepas surat ijo kepada masyarakat melalui negara. Kami menjamin masyarakat akan mendapatkan kepastian hukum soal kepemilikan tanahnya," tutur Eri.

Pilkada Surabaya yang digelar 9 Desember 2020 diikuti dua pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, yaitu Eri Cahyadi-Armudji nomor urut 1 dan Machfud Arifin-Mujiaman nomor urut 2.

Pasangan nomor urut 1 diusung oleh PDI Perjuangan dan didukung oleh PSI, serta enam partai politik nonparlemen, yakni Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hanura, Partai Berkarya, PKPI, dan Partai Garuda.

Sedangkan, pasangan nomor urut 2 diusung koalisi delapan partai politik, yaitu PKB, PPP, PAN, Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat, dan Partai NasDem serta didukung partai nonparlemen Partai Perindo. (*)