Sidoarjo (ANTARA) - Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Institut Pemeriksa Keuangan Negara (DPN IPKN) Prof Bahrullah Akbar melantik pengurus IPKN wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 2020-2023 secara daring dan luring, Kamis.
Prosesi pelantikan luring digelar di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jatim dengan penerapan protokol kesehatan ketat dan diikuti secara daring oleh pengurus IPKN Bali, NTB dan NTT.
"Dari pelantikan ini kami harapkan kolaborasi pemeriksa internal dan eksternal. Pemeriksa internal itu dari BPK Provinsi, Inspektorat kabupaten maupun kota. Karena kita fungsinya pengawasan supaya lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat," kata Prof Bahrullah.
Dia mengatakan peran IPKN di Jatim adalah untuk mendorong kerja sama antaraparat yang berkaitan yakni BPK Provinsi dan Inspektorat kabupaten/kota.
"Peran IPKN untuk mendorong kerja sama antara aparat pemeriksa, insya Allah akan ada rapat kerja khusus ke depan," katanya
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak yang hadir saat pelantikan mengatakan pihaknya berharap banyak kepada pengurus IPKN yang dilantik.
"Jadi kita tahu, BPK adalah lembaga yang mengawasi keuangan negara di semua level, jadi ada WTP, WDP, disclaimer. Ini kompetensi yang kemudian dimiliki ini pemeriksaan keuangan negara," ujarnya.
"Tentu kita berharap yang punya kompetensi bukan hanya di BPK, tapi juga di pemerintah daerah, pemerintah kota dan berbagai instansi. Wadahnya sudah ada di Kemenpan-RB yakni IPKN," kata dia, menambahkan.
Dia juga berharap dengan adanya IPKN, semua pihak baik di level provinsi dan kabupaten/kota dapat menghadapi tantangan inovasi ke depan.
"Inovasi yang lebih njelimet bisa menguasai. Itu yang diharapkan. Kita bisa mendorong terobosan yang tetap pada koridor. Ke depan, inovasi akan bisa asal dalam koridor keuangan negara yang ketat. Harapannya kita bisa mendorong inovasi itu," ujar Emil.
Sementara itu anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia mengatakan pelantikan pengurus IPKN provinsi dan kota sangat penting karena di masa pandemi, keuangan negara sangat ketat.
Untuk mendapatkan dana, lanjutnya, keuangan negara berada di posisi yang sangat sulit di masa pandemi.
"Dengan IPKN ini yang menikmati hasilnya adalah kami. Karena di dalam peran menjalankan fungsi pengawasan kami ke pemerintah," ujarnya.
Adapun kepengurusan IPKN Wilayah Jawa Timur diisi oleh Kepala Perwakilan BPK Jatim Joko Agus Setyono sebagai Ketua IPKN Jatim, para pejabat di lingkungan BPK Jatim, pimpinan dan pejabat BPKP Jatim, para akademisi, Inspektur Provinsi Jatim, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, pengurus IAI DPW Jatim dan pengurus IAPI Korwil Jatim dan Kalimantan. (*)
