Trenggalek (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Senin, menggelar evaluasi kinerja tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tujuan mengoptimalkan penyaluran bantuan kepada warga miskin daerah itu.
Bertempat di Pendopo Trenggalek, puluhan tenaga pendamping PKH dilibatkan dalam rapat koordinasi penyaluran bantuan PKH bersama jajaran Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek.
Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin tampak hadir langsung memberikan arahan dalam forum evaluasi dan koordinasi tersebut.
Dalam sambutannya, Arifin menyampaikan pesan agar para pendamping PKH tidak sekadar menyalurkan bantuan tetapi juga memastikan target atau capaian (outcome) dari program tersebut.
"Mungkin di tahap awal menjamin daya beli, memberikan tambahan. Itu sebenarnya menanggulangi kemiskinan. Tapi harapannya kalau PKH-nya dicabut mereka juga tidak miskin, berarti mengentaskan. Nah itu (hasilnya direpresentasikan, red.d) dengan cara graduasi yang sejahtera mandiri," katanya.
Ia juga mengingatkan pendamping PKH memastikan seluruh penerima manfaat teregistrasi kependudukannya.
Ia mengatakan verifikasi adminsitratif penting karena PKH menyentuh delapan persen masyarakat miskin yang ada di Trenggalek, dan sebagian besar belum memiliki dokumen kependudukan.
Bupati Nur Arifin juga meminta kepada pendamping PKH untuk membantu KPM yang telah graduasi mandiri untuk merintis usaha, seperti membuatkan catatan keuangan bulanan hingga mendaftarkan usahanya sebagai UMKM.
"Kami minta semua melakukan graduasi mandiri dengan penekanan bahwa setiap KPM PKH yang memulai bisnis, wajib bisnisnya dicatatkan kita beri perijinan secara gratis," ujarnya.
Ia meminta pendamping PKH untuk aktif membantu membuatkan laporan keuangan bulanan, sehingga ketika mereka sudah graduasi bisa dapat kepercayaan bank untuk mengakses kredit usaha rakyat dengan bunga murah tanpa jaminan.
