Banyuwangi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mencatat total bantuan sosial gabungan dari pemerintah pusat dan provinsi serta kabupaten yang telah berproses dan sebagian dikucurkan ke warga terdampak COVID-19 mencapai Rp496 miliar.
Secara bertahap, bantuan tersebut telah mulai diterima warga sejak akhir April lalu, antara lain lewat Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai dan Bantuan Sosial Tunai dari Kementerian Sosial, dan BLT desa.
"Kami berterima kasih pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang membantu warga Banyuwangi di masa sulit saat ini," ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, Senin.
Dan yang tak kalah penting, lanjut Anas, juga menyampaikan terima kasih kepada kepala desa dan jajaran dengan dukungan BPD yang terus bekerja lembur memvalidasi data warga terdampak sehingga bantuan dapat segera diterima.
Bupati Anas merinci, bantuan sosial yang dikucurkan bagi warga di antaranya, Bantuan Pangan Non-Tunai dengan total bantuan Rp228,8 miliar, dan menyasar 139.309 KK, PKH untuk 59.563 KK senilai Rp102,5 miliar.
Selain itu, BLT desa dianggarkan Rp66,7 miliar kepada 36.979 warga, dan ada pula Bantuan Sosial Tunai atau BST Kemensos sebesar Rp58,2 miliar untuk 32.344 KK.
"Data terakhir, surat dari Kemensos, BST untuk Banyuwangi ditingkatkan menjadi 45.000 penerima. Terima kasih Mensos Pak Ari Batubara. Ini akan kami optimalkan. Seluruh kepala desa, lurah dan dinas terkait hari ini lembur lagi untuk memasukkan data tambahan hingga memenuhi kuota 45.000 penerima dari Kemensos. Artinya, jumlah bansos keseluruhan bisa lebih dari Rp496 miliar," paparnya.
Selain dari pemerintah pusat, menurut Anas, Banyuwangi juga mendapat bantuan dari Pemprov Jawa Timur sekitar Rp24 miliar yang diperkirakan menyasar 35 ribu warga terdampak.
Sedangkan dari APBD Banyuwangi, katanya, dikucurkan berbagai skema, mulai paket sembako untuk 21.700 KK, paket nutrisi untuk 5.400 ibu hamil dan menyusui, bantuan 4.000 penyandang disabilitas dan pekerja seni serta pariwisata, hingga insentif bagi 5.000 santri serta penambahan beasiswa mahasiswa.
"Kami optimistis warga terdampak bisa terakomodir bantuan dari berbagai skema tersebut. Jumlah bantuan keroyokan pusat, provinsi, dan kabupaten melebihi jumlah warga di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jangan sampai tumpang tindih, sehingga kelebihan kuota bantuan bisa menyasar warga non-DTKS," kata Anas.
Bupati Anas menambahkan, Banyuwangi juga tidak ditunda penyaluran dana alokasi umum (DAU) dan/atau dana bagi hasil (DBH) oleh pemerintah pusat, dan bahkan Banyuwangi mendapatkan tambahan alokasi bantuan.
"COVID-19 pasti berdampak dari sisi sosial-ekonomi, tapi dengan bansos sedemikian rupa, semoga dampaknya bisa kita minimalkan," katanya. (*)
