Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yassona H Laoly mengapresiasi jalan damai yang diambil Persatuan Advokat Indonesia (Peradi), meski tidak mudah mendamaikan tiga organisasi yang mengatasnamakan Peradi.
"Rupanya sulit mendamaikan advokat daripada partai," kata Yasonna dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) III Peradi dengan tema 'Advokat di Era 4.0' yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (28/2) malam.
Bahkan, politisi PDI Perjuangan itu menyebut bahwa langkah perdamaian Peradi itu harus difasilitasi olehnya bersama Menko Polhukam Mahfud MD pada Selasa (25/2).
"Akhirnya ketemu Menko Polhukam dan sakti dia bisa bikin damai. Kalau ini tidak juga berdamai kualat ini, selain perjanjiannya diketik ini langsung ditulis sama Prof Mahfud," kata Yassona dalam keterangan tertulisnya.
Ia menambahkan, itikad baik dari masing-masing organisasi yang mengatasnamakan Peradi dianggap menjadi salah satu pintu perdamaian.
Sebelumnya, setiap organisasi diwakili oleh dua orang yang salah satunya adalah ketua masing-masing yakni Juniver Girsang, Luhut Pangaribuan, dan Fauzi Hasibuan. Ketiga pimpinan Peradi yang berbeda ini kemudian menandatangani surat pernyataan untuk bersatu kembali dalam satu wadah organisasi.
"Itikad baik dan keikhlasan sangat diperlukan," ujar Yasonna.
Sementara itu, Ketua Peradi Juniver Girsang pun mengamini apa yang dikatakan Menteri Yassona soal jalan damai. Ia menambahkan, usai menempuh jalan damai, Munas kali ini juga untuk menentukan nakhoda baru Peradi.
Dia pun berharap dengan Munas kali ini diharapkan hadir calon-calon ketua yang mampu mempersatukan, mengangkat citra, dan mampu menghadapi tantangan besar advokat di era 4.0. Munas digelar dua hari, sejak Jumat sampai Sabtu ini.
"Dalam Munas ini kami kita sudah membuat terobosan dan kami akan melaksanakan demokrasi yang betul-betul. Bukan lagi yang kesannya dikuasai orang tertentu. Nanti ketuanya langsung dipilih calon anggotanya," katanya.
Juniver pun menyambut bahagia dengan kehadiran pemerintah, baik dalam Munas Peradi III atau perjalanan damai sebelumnya.
"Dan suatu kebahagiaan bagi kami bahwa semenjak kepengurusan kami baru kali ini pemerintah hadir. Sangat membahagiakan dihadiri Ketua MK, Ketua MPR dan wakil presiden yang dalam hal ini diwakilkan Menkumham," ujar dia.
Di tempat yang sama, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, tantangan ke depan bagi advokat adalah kemajuan teknologi. Apalagi keberadaan advokat sangat dibutuhkan masyarakat untuk mencari keadilan dan membuat kedudukan hukum bagi siapapun sama.
"Kemajuan teknologi harus diantisipasi advokat. Bisa jadi suatu ketika nanti yang hadir dalam ruang sidang bentuknya hologram yang berdebat di pengadilan," ujarnya. (*)
