PPP Surabaya usulkan raperda pondok pesantren

Surabaya (ANTARA) - DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Surabaya, Jawa Timur mengusulkan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pondok Pesantren sebagai tindak lanjut dari disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

"Terserah, apakah nantinya Raperda Pesantren itu diusulkan oleh DPRD atau pun pemkot," kata Ketua DPC PPP Surabaya Buchori Imron, di Surabaya, Selasa.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya ini berharap raperda tersebut masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2020.

Buchori menyampaikan hal itu, setelah DPC PPP Surabaya menggelar diskusi publik dan pendidikan politik dengan tema Sosialisasi UU Pesantren Nomor 18 Tahun 2019, di Amaris, Surabaya pada 29 Desember lalu. Hadir sebagai salah satu narasumber Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI dari PPP Achmad Baidowi.

"Kegiatan diskusi kemarin diikuti belasan pesantren di Surabaya. Mereka sangat mendukung adanya Perda Pesantren di Surabaya," kata politikus PPP ini.

Menurut dia, ada ratusan pesantren di Kota Surabaya yang tentunya perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

Buchori mengatakan raperda tersebut akan membahas beberapa persoalan terkait kesetaraan atau persamaan status dan diakuinya pendidikan di pondok pesantren seperti pendidikan formal lainnya.

Selama ini, lanjut dia, ijazah dari pondok pesantren seolah-olah kurang mendapatkan pengakuan saat digunakan untuk melamar pekerjaan. Padahal dengan dikeluarkannya undang-undang terbaru tentang pesantren, maka ijazah pondok pesantren memiliki derajat yang sama dengan sekolah formal lainnya.

"Lulusan pesantren juga bisa melamar menjadi CPNS," ujarnya lagi.


Menurutnya, dengan adanya perda ini, nantinya pondok pesantren juga tidak perlu lagi mengirimkan anak didiknya untuk ikut ujian di sekolah-sekolah swasta seperti yang dilakukan selama ini. Begitu juga dari sisi penganggaran dan kebijakan anggaran.

Achmad Baidowi sebelumnya menggelar sosialisasi UU Pesantren di Yayasan Al-Barokah Dusun Tegalgondo, Desa Kajarharjo, Kecamatan Kalibaru Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (26/12).

Baidowi menjelaskan bahwa UU Pesantren memberikan perlakuan yang sama antara pendidikan umum dengan pendidikan pesantren. "Dari aspek pendanaan, pesantren juga dapat mengakses dana abadi pendidikan," kata Awiek, sapaan akrab Baidowi.

Selain itu, lanjut Sekretaris Fraksi PPP DPR RI itu, status lulusan pesantren juga diakui negara. Ijazah atau pun syahadah yang diterbitkan pesantren menjadi legal. Lulusan pesantren cukup memiliki kualifikasi keilmuan agama yang disahkan oleh majelis kiai, tanpa harus mengikuti pendidikan umum untuk sekadar mendapatkan ijazah.

"Kalau dulu santri harus masuk sekolah formal agar bisa memiliki ijazah, sekarang tidak perlu lagi karena ijazah pesantren juga diakui negara," kata Wakil Sekjen DPP PPP ini pula. (*)