PDIP Surabaya dorong kebijakan publik perkuat peran kaum ibu

Surabaya (ANTARA) - DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya menegaskan sikapnya bakal terus mendorong kebijakan publik dan aksi untuk memperkuat peran kaum ibu dalam berbagai bidang kehidupan.

"Peringatan Hari Ibu pada 22 Desember ini menjadi momentum bagi semua kalangan untuk memperkuat dukungan kepada kaum ibu agar bisa berkiprah luas di berbagai bidang," kata Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono di Surabaya, Minggu.

Adi mengatakan, PDIP terbukti menjadi partai politik pelopor di tanah air, yang memperkuat peran kaum ibu di ruang publik. Untuk itu, pihaknya mendorong kebijakan yang mampu menciptakan prinsip kesetaraan warga negara tanpa diskriminasi gender.

"Dalam berorganisasi, kami diajarkan untuk disiplin menjaga ruang itu. Struktur kepengurusan PDI Perjuangan di semua tingkatan, wajib menjaga 30 persen keterwakilan kaum perempuan," kata Adi.

Menurutnya, PDIP sejak awal telah mengakui kepeloporan kaum ibu dalam memajukan Indonesia di semua bidang. Bapak Bangsa dan Presiden pertama RI Bung Karno telah meletakkan paradigma kesetaraan dengan menyatakan: perempuan adalah jalan peradaban bagi kemajuan Indonesia.

"Laki-laki dan perempuan bagaikan dua sayap seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya," kata Adi mengutip Bung Karno.

Bung Karno pula yang menetapkan 22 Desember sebagai Hari Ibu lewat Keputusan Presiden 316 Tahun 1959. Pada 22 Desember dipilih bertepatan dengan Kongres Perempuan I pada 1928.

"Dari historisnya, Hari Ibu sebenarnya lahir dari kebijakan politik yang mengakui peran kaum perempuan di ranah publik. Jadi, PDI Perempuan mengakui kiprah perempuan di urusan publik, bahwa perempuan harus dilibatkan dalam kebijakan publik strategis, selain urusan privat," ujarnya.

Jiwa kerakyatan Bung Karno salah satunya juga dibentuk oleh Sarinah, pengasuhnya di masa kecil. Dalam buku biografinya, Sukarno mengakui peran Sarinah yang disebutnya menanamkan rasa cinta, welas asih, kepada rakyat jelata.

Kemudian, lanjut Adi, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri adalah presiden perempuan pertama di Indonesia. PDIP juga menempatkan Puan Maharani sebagai Ketua DPR perempuan yang pertama.

Bahkan di Kota Surabaya, PDIP juga menugaskan Tri Rismaharini sebagai Wali Kota perempuan pertama dalam sejarah di Kota Pahlawan. Di lembaga legislatif DPRD Kota Surabaya, PDIP menempatkan 33 persen wakil rakyat perempuan dari 15 kursi yang didapatkan.

"PDI Perjuangan terbukti telah mampu menempatkan ibu dalam peran-peran puncak, yang sebelumnya didominasi oleh kaum laki-laki. Partai kami telah membuktikan diri untuk menemptkan kaum ibu sebagai penggerak perubahan dan kemajuan bagi masyarakat dan bangsa ini," kata Adi yang juga ketua DPRD Kota Surabaya.