Situbondo (ANTARA) - Kepolisian Resor (Polres) Situbondo, Jawa Timur, mengusulkan anggaran sekitar Rp3,6 miliar untuk pengamanan pemilihan kepala daerah atau pilkada 2020, namun hingga saat ini belum ada kepastian dari pemerintah kabupaten setempat.
"Kami mengusulkan anggaran untuk pengamanan pilkada 2020 sekitar dua bulan lalu, akan tetapi sampai sekarang belum ada jawaban dari pemkab, sedangkan kami telah diminta oleh Polda Jatim mengenai anggaran yang disetujui," ujar Kabag Ops Polres Situbondo Kompol Hermanto di Situbondo, Selasa.
Menurut dia, usulan anggaran untuk pengamanan Pilkada Situbondo 2020 itu diperkirakan sudah cukup sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini.
Baca juga: Anggaran Pilkada Situbondo 2020 disepakati Rp32 miliar
Kendati demikian, katanya, pengamanan pilkada juga membutuhkan anggaran untuk kontijensi yang sumber anggarannya dari polres maupun pemkab.
"Karena jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu hal dalam pelaksanaan pilkada dan membutuhkan bantuan pasukan, anggaran kontijensi bisa digunakan," kata Hermanto.
Baca juga: KPU Situbondo berencana gandeng puskesmas periksa kesehatan petugas KPPS
Sebelumnya, anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2020 disepakati sebesar Rp32 miliar atau naik sekitar 28 persen dibanding anggaran pilkada tahun 2015 yang tercatat sekitar Rp25 miliar.
Membengkaknya anggaran pilkada 2020 dikarenakan beberapa faktor untuk pelaksanaan seluruh tahapan pilkada, di antaranya mengenai daftar pemilih tetap (DPT) yang jumlahnya bertambah dibanding Pilkada 2015.
Pada pilkada 2020, jumlah DPT diasumsikan sekitar 493 ribu pemilih, sesuai DPT Pemilu 2019. Sementara jumlah tempat pemungutan suara (TPS) bertambah menjadi 1.240 TPS yang tersebar di 132 desa dan empat kelurahan di 17 kecamatan.
Selain itu, membengkaknya anggaran pilkada juga disebabkan kenaikan honor penyelenggara pemilu, mulai tingkat KPPS, PPS hingga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
