Jakarta (ANTARA) - Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Joko Widodo untuk turun tangan mengevaluasi kinerja kepolisian dalam menangani unjuk rasa, khususnya yang terjadi di sekitar Jakarta.
"Kami mendesak Pak Presiden agar memberikan tekanan kepada Pak Kapolri untuk mengevaluasi penanganan unjuk rasa di Jabodetabek," ujar perwakilan koalisi masyarakat sipil yang juga Ketua YLBHI Bidang Advokasi Muhamad Isnur, di Jakarta, Jumat.
Isnur menduga terjadi sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa, terutama yang berlangsung di Gedung DPR RI pada 24-25 September lalu.
Kasus terbaru adalah yang menimpa korban meninggal akibat unjuk rasa berujung ricuh yang terjadi di dekat Gedung DPR RI.
Menurut kepolisian, Akbar meninggal karena luka yang diakibatkan terjatuh dari pagar saat mengikuti demonstrasi.
Namun, pihak keluarga meragukan pernyataan tersebut setelah melihat luka-luka di sekujur tubuh Akbar yang tidak seperti bekas terjatuh.
Isnur mengatakan perbedaan pandangan tersebut menimbulkan kecurigaan tentang penyebab kematian Akbar.
"Kemudian yang ditemukan di lapangan oleh keluarga ginjalnya hancur, tengkorak tempurung kepalanya juga remuk. Ini bukan karena jatuh, kalau jatuh itu yang luka pasti lehernya bukan kepalanya. Jadi keterangan yang diberikan oleh kepolisian dan keterangan oleh keluarga menciptakan banyak kecurigaan di sana, ada apa?" tanya Isnur.
Isnur mendesak agar kematian janggal ini segera diungkap. Menurut dia, polisi harus melakukan evaluasi pada tiap operasi yang dilakukan.
Jika ada oknum, kata Isnur, polisi harus segera mengungkap dan memberi sanksi. Polisi tidak boleh langsung membantah begitu saja ketika mendengar informasi negatif terkait anggotanya.
"Jangan kemudian sejak awal denial, jangan sejak awal menciptakan kecurigaan. Yang keluarga tanyakan adalah kok bisa dia dipindah-pindah rumah sakit? Ada tindakan tertentu tidak ada kabarnya. Harusnya sesegera mungkin keluarga tahu kondisi seperti ini," kata dia.
Oleh karena itu, dia mendesak kepada Jokowi untuk mengevaluasi kinerja aparat kepolisian dalam menangani demonstrasi agar kekerasan terhadap masyarakat sipil tidak terulang di kemudian hari.
Isnur juga menyarankan agar Jokowi melibatkan sejumlah lembaga, seperti Komnas HAM dan Ombudsman dalam proses evaluasi tersebut.
"Kami mendesak bukan hanya investigasi internal, libatkan Komnas HAM, libatkan Komnas Anak, libatkan Ombudsman dan dengarkan mereka," kata Isnur.
"Ombudsman dan Komnas HAM lembaga negara yang diberikan amanat undang-undang harusnya kepolisian mendengarkan juga catatan mereka," sambung dia.(*)
