Pemerintah Kota Kediri meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018, dimana penghargaan ini kelima kalinya didapat.
Wawali Kediri Lilik Muhibbah mengatakan pemerintah kota bangga dengan penghargaan ini. Capaian ini juga atas kinerja semua pihak.
"Alhamdulillah kami bisa mempertahankan. Sejak awal menjabat di tahun 2014 kami sudah bisa mendapat WTP. Ini komitmen saya bersama Bapak Wali Kota Kediri," kata Wawali Kediri Lilik Muhibbah di Kediri, Jumat.
Wawali yang akrab disapa Ning Lik ini berharap ke depan Kota Kediri untuk pengelolaan keuangan bisa semakin lebih baik. Kota Kediri berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018. Penghargaan ini kelima kalinya didapat Kediri.
"Untuk keuangan Kota Kediri kami akan lakukan sebaik-baiknya. Kami akan terus menjalankan sesuai dengan ketentuan agar opini WTP yang menjadi suatu keharusan ini terus bisa dipertahankan," kata dia berharap.
Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri Bagus Alit menambahkan tentang upaya Kota Kediri untuk terus mempertahankan opini WTP.
"Pertama harus ada sinergi dari semua OPD. Jadi WTP ini bisa dicapai karena pengelolaan di semua OPD ini baik. Apabila ada suatu permasalahan kita akan segera selesaikan sehingga terwujud pengelolaan yang baik dan akuntabel," kata Bagus.
Piagam penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia tersebut diterima oleh Wakil Wali Kota Kediri Lilik Muhibbah. Penghargaan itu diberikan oleh Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Mardiasmo.
Mardiasmo mengatakan opini WTP bukanlah sebuah tujuan, melainkan prasyarat yang menggambarkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
"Di daerah ini belum banyak pemda yang menggunakan laporan keuangan yang sudah diaudit untuk pengambilan keputusan. Padahal beberapa catatan pada laporan keuangan yang terdapat dalam laporan yang telah diaudit ini bisa dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan," kata dia.
Di Jawa Timur terdapat 36 pemerintah daerah yang berhasil meraih opini WTP, yakni Provinsi Jawa Timur, 27 kabupaten dan delapan kota. (*)
