Pemkab Tulungagung resmikan toko ritel modern "Korprimart"

Tulungagung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, meresmikan toko ritel modern milik Korps Pegawai Negeri Indonesia, Korprimart, salah satu yang terbesar dan terlengkap di Tanah Air.

Seremoni peresmian dilakukan oleh Ketua Dewan Pembina Korpri Indonesia Zudan Arif Fakrulloh didampingi Bupati Tulungagung Maryoto Birowo dan seluruh jajaran OPD setempat, Selasa.

"Ini merupakan yang kesembilan di Indonesia dan yang pertama di Jawa Timur," kata Zudan dikonfirmasi usai peresmian.

Korprimart Tulungagung yang diresmikan itu berlokasi di kompleks perkantoran, tepatnya lingkungan kantor Pemkab Tulungagung yang berlokasi di jalan Ahmad Yani Timur.

Korprimart di Tulungagung memiliki keistimewaan dibanding Korprimart di daerah lain, sebab omzetnya terbesar.

Hal itu, menurut Zudan, tidak lepas dari kontribusi Pemkab Tulungagung dalam memberikan bantuan modal awal sebesar Rp2,36 miliar dalam bentuk hibah.

"Yang menarik omzetnya dan barangnya terlengkap dibanding Korprimart (lainnya) di Indonesia," ujar Zudan.

Keberadaan korprimart ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan anggotanya, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga kebutuhan perjalanan umrrah

Untuk belanja daring, Korprimart mempunyai toko daring Tok-tok.id. Korprimart sendiri mempunyai konsep seperti toko ritel berjaringan.

"Tok-tok ini adalah toko daring yang dimiliki oleh ritel Korprimart," ujar Zudan.

Sementara itu, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo menyatakan keinginannya untuk memperluas jaringan Korprimart dengan membuka toko serupa di 19 kecamatan yang ada di Tulungagung.

"Dalam waktu dekat ini akan dibuka di Kecamatan Sumbergempol," kata Bupati Maryoto.

Lantaran seperti toko ritel modern, keberadaan Korprimart juga diatur dengan perda toko modern yang sudah dipunyai oleh Pemkab Tulungagung.

"Tentu saja, inikan Korpri kita tidak akan menempatkan di tepi jalan tapi di perkantoran," ujar Maryoto.

Lantaran berstatus sebagai ritel berjaringan, Korprimart dipastikan bakal memenuhi ketentuan penyediaan 30 persen gerainya untuk produk UMKM lokal. Hal itu dilakukan untuk mendorong perkembangan UMKM lokal.