Pengoperasian kapal ini ditandai dengan penandatangan nota kesepakatan (MoU) antara tiga instansi, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
"Penyediaan kapal rumah sakit terapung ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah bersama untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya yang berada di kepulauan di Madura ini," kata Menteri Kesehatan RI Nila Moeloek.
Kapal yang dijadikan rumah sakit terapung di Sumenep ini adalah KM Gandha Nusantara 1 dan KM Gandha Nusantara 2.
Kapal-kapal ini merupakan hibah dari Kementerian Perhubungan kepada Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Menteri Kesehatan menjelaskan, pelayanan kesehatan yang akan dilakukan nantinya bersifat promotif, preventif, dan kuratif sekaligus rehabilitatif.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan terima kasih kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Kesehatan yang telah menyediakan kapal rumah sakit terapung untuk dioperasikan di Sumenep, guna melayani kesehatan masyarakat di pulau-pulau yang ada di wilayah itu.
"Dengan adanya rumah sakit terapung ini, layanan kesehatan bagi warga Sumenep yang tinggal di Kepulauan akan cepat teratasi," ujar Khofifah.
Sementara Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengungkapkan, selain sebagai rumah sakit terapung, kapal itu juga tetap bisa digunakan sebagai sarana transportasi.
"Pengoperasian kapal rumah sakit terapung ini sekaligus sebagai hadiah untuk warga Jawa Timur, khususnya Madura, menjelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia," ujar Sumadi.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur Fattah Jasin menyatakan, dua kapal tersebut akan dioperasikan di gugus-gugus kepulauan di Sumenep.
"Satu kapal kita stand by-kan di Pulau Kangean untuk melayani Sapudi dan Raas, dan satu lagi kami standby-kan di Sapeken. Dari Sapeken bisa gerak ke Masalembu. Jadi gugus kepulauan diwakili satu kapal. Nanti kapal-kapal ini akan mobile," ujar mantan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pamekasan ini.
Kedua kapal tersebut, tahun ini masih akan dikelola oleh Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni). Kemudian pada 2020 akan dioperasikan oleh Pemprov Jatim, Dishub dan Dinas Kesehatan.
