Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp1,8 triliun untuk Biaya Penunjang Operasional Penyelenggara Pendidikan (BPOPP) atau program tistas (gratis berkualitas) SMA/SMK negeri.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Jatim Hudiyono saat sosialisasi BPOPP kepada kepala cabang dinas pendidikan kabupaten/kota se-Jatim di Surabaya, Kamis, mengatakan BPOPP atau program tistas tersebut ibarat iming-iming bagi siswa untuk mau bersekolah dan mengenyam pendidikan.
"Anggaran pendidikan telah disiapkan provinsi, jadi tidak ada alasan lagi bagi siswa untuk tidak sekolah," katanya.
Dia menjelaskan pencairan BPOPP akan dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama anggaran yang dicairkan mencapai Rp904.867.840.000 dan digunakan untuk jangka waktu enam bulan.
Hudiyono berharap dengan adanya program BPOPP itu bisa meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) yang saat ini masih ada di angka 84,12 persen, yaitu dengan mendorong angka transisi siswa untuk melanjutkan pendidikan dari SMP sederajat ke SMA sederajat.
Ia mengajak seluruh kepala sekolah terutama swasta untuk merangkul siswa yang tidak mampu. Setidaknya ada satu siswa di tiap rombel (rombongan belajar) yang digratiskan, dengan syarat siswa tersebut memang tergolong dari keluarga kurang mampu.
Hudiyono berharap tistas juga bisa meningkatkan kualitas atau mutu sekolah, mengingat masih ada sekitar 60 persen sekolah di Jatim yang harus ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, tistas juga harus dilaksanakan dengan mengacu pada manajemen berbasis sekolah.
"Rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) juga harus segera tuntas, diserahkan ke cabang dinas lalu ke provinsi. Sehingga komitmen cair awal Agustus bisa terlaksana dengan baik," ujarnya.
Terkait besaran satuan biaya program BPOPP per siswa setiap bulan, Hudiyono menambahkan untuk SMA/SMK negeri jumlahnya kurang lebih sama.
Di Surabaya, bantuan SPP per siswa sebesar Rp135 ribu, sedangan di Mojokerto per siswa per bulan akan mendapatkan masing-masing Rp120 ribu dan Rp95 ribu. Perbedaan jumlah satuan biaya program BPOPP ini dikarenakan bergantung pada indeks kemampuan setiap kabupaten/kota di Jawa Timur.
"Kalau di Surabaya itu Rp135 ribu ya, tapi beda-beda tiap kabupaten/kota karena kita hitung berdasarkan indeks kemampuan daerah," ujarnya.
Lebih lanjut, terkait penggunaan dana BPOPP, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Sosial (Kesos) Pemprov Jatim ini menjelaskan jika pengelolaan dana meliputi kegiatan pembelajaran dan kestrakulikuler, peningkatan kompetensi sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan.
"BPOPP juga diperuntukkan untuk tambahan penghasilan bagi GTT dan PTT. Penguatan pendidikan karakter, membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan inklusif dan membiayai kegiatan yang belum didanai oleh BOS reguler," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjono yang membuka sosialisasi BPOPP mengingatkan tentang pentingnya administrasi.
Jangan sampai, lanjutnya kepala sekolah terjerat masalah hukum atas pelaporan dan penggunaan dananya. Sehingga diharapkan pengelolaan dana BPOPP, sekolah juga mengikutsertakan guru dan komitee sekolah.
"Jadi memang perlu berhati-hati dan laporan harus bisa dipertanggungjawabkan," katanya.
