Surabaya (ANTARA) - Peneliti Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam menyarankan agar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tidak ikut-ikutan masuk dalam pusaran kegaduhan yang terjadi di internal PDI Perjuangan Surabaya.
"Sebagai kader profesional, Bu Risma sebaiknya ikut menenangkan kegaduhan di internal PDI Perjuangan Surabaya, namun tidak perlu ikut hanyut dalam konflik pergantian kepemimpinan di DPC PDI Perjuangan Surabaya," kata Surokim, di Surabaya, Selasa.
Menurut Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura ini, kekuatan Risma di PDIP sebenarnya ada pada hubungan dan lobi khusus ke Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Untuk itu, lanjut dia, diharapkan Risma lebih banyak menyampaikan kebutuhan-kebutuhan pemimpin masa depan Surabaya seperti apa, sehingga bisa membuka diskusi di internal PDIP terkait kebutuhan pemimpin masa depan Surabaya setelah dirinya.
Sejauh ini, kata dia, eksistensi Risma ada pada kekuatannya sebagai birokrat profesional, maka akan lebih baik Risma menciptakan iklim kesejukan dan lebih fokus pada upaya untuk mendorong muncul kriteria pemimpin Surabaya sesuai kebutuhan Surabaya sebagaimana yang diharapkan.
"Risma bukan kader genuine organik, kalau sampai terseret pada pusaran konflik malah tidak fungsional untuk beliau ke depannya dan menurut saya cukup berisiko jika bersikap dan potensial membuka front yang manifest," katanya.
Diketahui hasil Konfercab PDI Perjuangan Surabaya yang menunjuk Adi Sutarwijono sebagai Ketua DPC Kota Surabaya pada Minggu (7/7) menuai protes keras dari jajaran pengurus tingkat kecamatan atau Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan se-Surabaya.
Hal ini dikarenakan nama yang direkomendasi DPP untuk jabatan ketua DPC dianggap tidak sesuai dengan aspirasi hasil rapat di tingkat PAC dan Muscab tingkat DPC. Pada Rakercab DPC PDIP Surabaya sebelumnya telah disepakati oleh 31 PAC menunjuk Whisnu Sakti Buana untuk memimpin kembali DPC PDIP Surabaya.
