Sidoarjo (ANTARA) - Lembaga pemasyarakatan Klas I Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, mendeklarasikan pembangunan Zona Intergritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sebagai instruksi pemerintah pusat yang telah menetapkan strategi nasional pencegahan korupsi 2019 di bidang reformasi hukum.
Kalapas Surabaya Suherman di Sidoarjo, Selasa, mengatakan jika pihaknya optimistis bisa meraih predikat WBK.
"Karena selama ini kami telah berusaha melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan SOP yang berlaku. Semoga kami bisa mengemban amanah Stranas PK 2019 dengan baik," katanya di sela kegiatan deklarasi.
Sementara itu, Kadiv Pemasyarakatan Kanwilkumham Jatim Pargiyono mengatakan bahwa penunjukan Lapas Surabaya ini mendadak sehingga akan sangat berat.
Untuk itu, seluruh pegawai, WBP dan pemangku kepentingan terkait harus terlibat dalam pembangunan ZI.
"Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki komitmen yang sama, yaitu bebas dari korupsi," katanya.
Sementara itu, Kepala ORI Perwakilan Jatim yang hadir dalam kegiatan itu, mengatakan bahwa membangun ZI Menuju WBK/ WBBM tidak mudah, tapi pasti bisa dicapai.
Menurutnya, ada dua hal yang harus dicapai, pertama adalah dokumen dan pembangunan fisik yang menurutnya relatif mudah dipenuhi.
"Yang paling sulit mungkin adalah kita terbebas dari perilaku koruptif," terangnya.
Agus mengungkapkan yang paling sulit diubah adalah 'kebiasaan' menerima gratifikasi dimana fenomena ini terjadi mayoritas di instansi pelayanan publik.
Karena petugas penyelenggara pelayanan publik pasti berhadapan dengan godaan dari pengguna layanan untuk mendapatkan pelayanan yang istimewa dan melanggar SOP.
"Saya yakin Lapas Surabaya mampu untuk meraih predikat ini, kami siap mendukung," ujarnya.
Kegiatan deklarasi dan penandatangan pakta itu dilaksanakan di Aula Lapas Kelas I Surabaya. Kegiatan dihadiri Kadiv Pemasyarakatan Pargiyono, Kepala Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Jatim Agus Widiyarta dan Inspektur Wilayah VI Kemenkumham Samadan. Selain itu, ada juga kepala UPT Korwil Surabaya dan dari pihak eksternal adalah para anggota Forkopimda Sidoarjo.
