Bupati Kediri ingin pertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian

Kediri (ANTARA) - Bupati Kediri Haryanti Sutrisno ingin mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih pemerintah kabupaten yang dipimpinnya , apalagi  berbagai rekomendasi yang diberikan BPK langsung ditindaklanjutinya. 

"Kami berharap pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2018 bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  seperti telah kami capai seperti tahun-tahun sebelumnya," kata Bupati di Kediri, Sabtu.

Ia mengungkapkan, penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2018 ini juga telah melalui proses yang cukup panjang, mulai dari proses penyusunan laporan oleh tim  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD yang beriringan dengan proses yang dilakukan oleh tim inspektorat. 

Untuk itu, dibutuhkan sinergi yang kuat antara tim BPKAD dan tim inspektorat sehingga diharapkan bisa menghasilkan laporan keuangan yang handal serta memenuhi standar akuntansi pemerintah yang benar. 

"Kami instruksikan kepada seluruh Kepala SKPD untuk aktif dan kooperatif dalam rangka memperlancar proses pemeriksaan. Kami sangat memahami pemeriksaan ini berjalan secara profesional dan independen serta memberikan rekomendasi yang konstruktif," kata dia. 

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Harry Purwaka saat di Kediri juga memberikan apresiasi atas kerja keras Pemkab Kediri terkait dengan rekomendasi dari BPK. 

"Tindak lanjut Kabupaten Kediri atas rekomendasi BPK mencapai 98 persen, ini peringkat Ke-2 se Jawa Timur dimana rata-rata kabupaten/kota lain di Jawa Timur yaitu 87,93 persen. Saya ucapkan terima kasih kepada jajaran Pemkab Kediri yang sudah bekerja keras, sehingga rekomendasi kami sudah banyak yang selesai ditindaklanjuti," katanya.

Harry menambahkan tindak lanjut atas rekomendsi BPK itu merupakan salah satu bukti bahwa kualitas pemeriksaan BPK dinilai dan diapresiasi oleh entitas pemeriksaan BPK.

Selain itu, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK juga akan menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya BPK memperbaiki pengelolaan keuangan negara. "Dan, yang tidak kalah penting tingkat penyelesaian tindak lanjut juga menjadi indikator bahwa pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara menjadi lebih transparan dan akuntabel," katanya. (*)