Malang (Antaranews Jatim) - Pengamat ekonomi Rizal Ramli menyatakan untuk memperkuat kedaulatan pangan di Tanah Air, pemerintah harus menghapus sistem kartel kuota untuk sejumlah komoditas pangan utama.
"Kalau pemerintah bersungguh-sungguh untuk mempertahankan kedaulatan pangan, sistem kartel kuota ini harus dihapus. Kenakan saja tarif 25 sampai 30 persen bagi petani yang ingin berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok. Cara ini untuk melindungi petani dan siapapun bikut, namun melalui kompetisi," kata Rizal Ramli di Malang, Jawa Timur, Kamis.
Selain itu, kata Rizal Ramli, untuk memenuhi kebutuhan pangan dan memperkuat ketahanan (kedaulatan) pangan di Tanah Air, pemerintah perlu membuka lahan sejuta hektare untuk tanaman berbagai komoditas. Namun, pemerintah yang sekarang maupun yang akan datang jangan ikut bereksperimen seperti zaman Presiden kedua RI Soeharto.
Dengan kucuran dana sekitar Rp1 triliun, katanya, Indonesia bisa membuat sawah baru. Dengan dibukanya lahan baru lapangan pekerjaan bagi warga juga bisa dibuka, misalnya 1 juta hektare sawah baru, setengah juta hektare tebu, 1 juta hektare kebun jagung. "Daripada uangnya untuk bayar utang," ucapnya.
Ia menambahkan, lahan sejuta hektare itu nanti jangan di wilayah Kalimantan, tetapi di Sulawesi. "Saya berharap ke depan benar-benar ada perubahan di bidang ekonomi, kita jangan menjadi gudangnya impor, tapi menjadi gudangnya pangan di kawasan Asia," tuturnya.
Menyinggung utang pemerintah yang nilai mencapai ribuan triliun rupiah, Rizal mengatakan dalam satu hari pemerintah bisa menambah utang baru yang nilainya mencapai Rp1,24 triliun. "Bagaimana sekarang memiliki cara untuk bisa mengurangi beban utang pemerintah. Satu-satunya cara ya menghentikan pinjaman berbunga tinggi," ucapnya.
Menurut dia, harus ada cara-cara inovatif pemerintah dalam kebijakannya. Salah satunya, menghentikan pinjaman dengan bunga tinggi. Negosiasi dengan mengganti utang mahal dengan utang murah menjadi langkah inovatif lain dan pembangunan infrastruktur sebaiknya dikerjakan swasta agar tak menambah utang.
"Lebih baik swasta yang pinjam dana dan mengerjakan proyek-proyek infrastruktur, jangan BUMN. Langkah lain yang bisa dilakukan untuk mengurangi beban utang itu adalah meningkatkan tax ratio Indonesia menjadi 16-18 persen. Pada saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bisa mencapai 12,5 persen dan sekarang 11,5 persen," tuturnya.
Kondisi ini, kata Rizal, menunjukkan menteri ekonomi tak bekerja, hanya fokus kepada hal-hal kecil, pajak pedagang kecil, yang gede-gede tak disentuh, termasuk sektor mineral.
Pada kesempatan itu, Rizal juga menjelaskan soal cuitan di akun twitternya soal yield (imbas hasil) sebesar 11,625 persen. Hal itu ditegaskan bukan merupakan bunga, melainkan utang yang belum lunas yang diterbitkan pada 2009.
"Itu bukan utang baru, melainkan utang yang belum lunas yang diterbitkan tahun 2009. Tetapi pelakunya tetap sama, yang menerbitkan utang lama dengan bunga super mahal itu. Menteri Kuangan selalu menerbitkan utang 2 persen lebih tinggi dari negara yang ratingnya di bawah Indonesia, misalnya Thailand, Filipina, Vietnam. Harusnya surat hutang diterbitkan bunganya lebih rendah," paparnya. (*)
