Komisi B DPRD Surabaya Giatkan Rapat Rutin Ekonomi Berkemajuan

Surabaya (Antaranews Jatim) - Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya, Jatim, menggiatkan kembali rapat ekonomi berkemajuan setiap pekan dengan menginventarisir semua permasalahan yang ada di Kota Pahlawan.   
     
"Rapat internal secara rutin akan diagendakan kembali mulai pekan depan. Jadi setiap hari Senin, kita akan menginventarisi semua persoalan, khususnya perekonomian yang ada di Surabaya," kata Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya M. Arsyad kepada Antara di Surabaya, Rabu.
     
Menurut dia, dengan adanya rapat setiap Senin, maka secara tidak langsung bisa memonitor setiap surat yang masuk di Komisi B untuk segera ditindaklanjuti. Selama ini, lanjut dia, rapat tersebut jarang dilakukan di internal Komisi B.
     
"Ini merupakan bagian dari upaya saya mengoptimalkan kinerja Komisi B ketika ditunjuk sebagai Sekretaris Komisi B yang baru," ujar Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
     
Diketahui rapat reposisi unsur pimpinan Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Surabaya yang digelar pada Senin (28/1) menunjuk M. Arsyad dari Fraksi PAN menjadi Sekretaris Komisi B menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat Edi Rachmat dari Hanura.
     
Arsyad mengatakan ada beberapa hal yang perlu dibahas dalam rapat internal komisi yakni peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) khususnya dari sektor ekonomi. "Ini yang nanti dibahas kira-kira sektor apa saja yang bisa dikembangkan oleh Pemkot Surabaya untuk peningkatan PAD," katanya.
     
Selain itu, lanjut dia, persoalan penataan pasar-pasar tradisional yang sampai saat ini masih banyak dikeluhkan warga Surabaya juga menjadi pembahasan di Komisi. Begitu juga dengan persoalan penerapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai memberatkan warga,  pengelolaan keuangan zakat untuk masyarakat Surabaya, kepedulian terhadap usaha mikro dengan keberaaan lembaga mikro yang ada dan lainnya.
     
"Yang penting lagi menginventarisi perda-perda mana saja yang sudah usang dan perlu direvisi seperti halnya Perda Rumah Potong Hewan yang sudah sejak tahun 1982 belum direvisi," katanya. (*)