Surabaya (ANTARA) - Komisi A DPRD Kota Surabaya mendorong kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya melakukan pendataan terhadap warga di kota setempat yang memiliki status kewarganegaraan ganda.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko saat dikonfirmasi di Kota Surabaya, Selasa mengatakan tindakan ini penting dilakukan agar dapat mengetahui komposisi penduduk di Kota Surabaya. Sehingga, dapat memudahkan proses pengelompokan masyarakat berdasarkan usia, jenis kelamin atau indikator lain salah satunya status kewarganegaraan.
"Status kewarganegaraan warga Kota Surabaya harus diperjelas sekaligus dipertegas karena efek dominonya tidak bisa diremehkan. Warga yang memiliki status kewarganegaraan ganda ini sudah bisa dipastikan rasa nasionalisnya rendah. Akan semakin mengkhawatirkan jika ternyata mereka adalah orang-orang penting yang bergerak di bidang perekonomian," ucapnya.
Padahal, kata Yona, dalam peraturan perundang-undangan sudah jelas diatur bahwa warga negara yang memiliki status kewarganegaraan ganda memiliki kewajiban untuk memilih salah satu negara jika menginjak usia 21 tahun.
"Pertanyaaanya, mereka yang telah memiliki KTP Surabaya sejak umur 18 tahun itu apakah sudah menentukan pilihan dengan cara menghapus salah satu status kewarganegaraannya? Ini yang harus mulai ditelusuri," ucapnya.
Ia berpandangan, bahwa rasa nasionalisme warga sebagai bagian dari bangsa dalam sebuah negara sangatlah penting jika ingin terus memperkuat pertahanan dan keamanan di bidang apapun, termasuk soal perekonomian.
"Saya sudah ngobrol panjang soal ini dengan salah satu pejabat di lingkup Dispendukcapil Kota Surabaya, yang mengakui jika ternyata warga yang memiliki status kewarganegaraan ganda jumlahnya cukup besar, bisa mencapai ribuan," katanya.
Komisi A DPRD Surabaya akan terus mendukung Dispendukcapil agar bisa bekerjasama dengan jajaran samping terkait (termasuk Imigrasi) dalam rangka berbagi data untuk kepentingan bersama demi kedaulatan bangsa dan negara.
"Saat ini sedang dilakukan pooling data, Insya Allah dalam waktu dekat kami akan bisa mendapatkan datanya yang kongkrit dari Dispendukcapil. Baru kemudian bergerak," ujarnya.
