Malang (Antaranews Jatim) - Pasar rakyat, merupakan urat nadi perekonomian di tiap-tiap daerah, khususnya di wilayah pelosok. Semakin besar pasarnya, maka akan semakin tinggi perputaran ekonominya.
Namun demikian, kondisi pasar rakyat, selalu diidentikkan dengan lokasi yang kumuh, berbau tidak sedap, dan becek. Orang nomor satu di Indonesia, Presiden Joko Widodo, sangat ingin merubah kondisi yang tidak nyaman itu, supaya pasar rakyat bisa bersaing pada era modern seperti saat ini.
Memang, jika tidak dibenahi, pasar-pasar rakyat yang ada di Indonesia akan terlibas dengan masifnya pertumbuhan toko ritel modern. Pertumbuhan tanpa henti, dibarengi dengan peningkatan perekonomian, berpotensi menjadikan pasar rakyat tidak lagi diminati masyarakat karena kumuh.
Upaya untuk menjadikan pasar rakyat yang ada di Indonesia terlihat lebih nyaman bisa terwadahi dengan adanya program revitalisasi 5.000 pasar rakyat. Selain membuat pasar lebih nyaman, pengembangan konsep unik pada pasar tersebut bisa menjadi daya tarik tersendiri.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, program revitalisasi pasar rakyat sudah mulai digulirkan sejak 2015.
Pada tahun tersebut, di bawah kepemimpinan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, sebanyak 1.023 unit pasar telah direvitalisasi. Kepemimpinan Kementerian Perdagangan pada 2016, berganti, namun program revitalisasi tersebut tetap berjalan. Tercatat pada 2016 di bawah Thomas Lembong, pasar yang direvitalisasi sebanyak 784 unit.
Pada pertengahan 2016, tongkat kepemimpinan diberikan kepada Enggartiasto Lukita. Menteri Perdagangan yang bertahan hingga akhir 2018 ini, pada 2017 merevitalisasi 812 unit pasar.
Kemudian, program tersebut terus dilanjutkan, hingga pada 2018 ditargetkan sebanyak 1.562 pasar rakyat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Total pendanaan yang diperlukan mencapai Rp3,13 triliun. Dana tersebut terbagi atas Rp1,53 triliun merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Rp1,6 triliun merupakan dana Tugas Pembantuan (TP).
Jika target tersebut terealisasi, maka, pekerjaan rumah pada 2019 tersisa 819 unit dan harus dirampungkan pada 2019.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Tjahya Widayanti, kepada Antara mengatakan bahwa pada 2019, pihaknya akan membangun dan merevitalisasi 999 pasar rakyat, dengan sumber pendanaan dari DAK dan TP.
"Kami yakin, target pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat dapat tercapai dan memenuhi target 5.000 pasar rakyat," kata Tjahya, melalui sambungan telepon kepada Antara, Jumat (14/12).
Selain Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM juga melakukan program revitalisasi pasar rakyat, namun jumlahnya tidak sebanyak yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Perdagangan. Sehingga, secara keseluruhan pada 2019 akan ada pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat sebanyak 1.037 pasar.
Dalam kurun waktu 2015-2019, total pendanaan untuk melakukan pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat mencapai Rp12,74 triliun, dengan total jumlah pasar yang direvitalisasi sebanyak 5.218 pasar, atau di atas target yang ditetapkan yakni 5.000 pasar rakyat.
Harus Tepat Sasaran
Upaya pemerintah untuk menghadirkan pasar yang bersih dan nyaman bagi para konsumen tersebut hendaknya juga harus tepat sasaran. Dalam hal ini, upaya pembangunan atau revitalisasi harus berdasarkan kearifan lokal, atau kebiasaan para pedagang dan konsumen di masing-masing wilayah.
Karakteristik pasar rakyat di Pulau Jawa, tidak akan bisa disamakan dengan kebutuhan di wilayah lain. Jika menerapkan konsep pembangunan yang ada di Pulau Jawa untuk di Papua, sudah pasti pasar tersebut tidak akan bermanfaat.
Pertimbangan itu harus dilihat jauh secara komprehensif, karena, total pembiayaan yang begitu besar, akan percuma jika tidak bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.
Sebagai salah satu contoh, Pasar Kebalen, di Kecamatan Sukun, Kota Malang, tidak menjadikan angin segar bagi para pedagang dan juga konsumen. Memang, pembangunan Pasar Kebalen saat itu belum masuk dalam program revitalisasi Presiden Joko Widodo.
Namun, intinya tetap sama, ingin memberikan tempat yang lebih layak bagi para pedagang, dan para konsumen. Akan tetapi, para pedagang pasar enggan menempati kios-kios yang sudah dibangun, lantaran tata letak yang dinilai kurang menguntungkan bagi pedagang.
Mayoritas pedagang tumpah ruah ke jalanan, dan menyebabkan berbagai permasalahan seperti kemacetan, pasar yang semrawut, serta jauh dari kondisi yang nyaman. Seharusnya, Pemerintah daerah bisa mengambil langkah untuk memberikan pengarahan kepada para pedagang yang menguntungkan semua pihak.
Permasalahan yang terjadi di Pasar Kebalen tersebut, juga kerap kali terjadi di berbagai pasar rakyat. Pemerintah daerah tidak berdaya untuk mengatur pada pedagang pasar, yang kerap kali menggelar dagangannya secara sembarangan, dan mengganggu pengguna jalan.
Kementerian Perdagangan memiliki program revitalisasi nonfisik khususnya kepada pedagang pasar, diharapkan, untuk kedepannya permasalahan seperti yang terjadi di Pasar Kebalen, Kota Malang itu bisa teratasi. Setidaknya, keteraturan itu akan ada, jika para pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah bisa bersikap tegas.
Kementerian Perdagangan, dalam melakukan revitalisasi pasar, juga mengedepankan adanya revitalisasi nonfisik. Pada 2019, beberapa upaya untuk menghadirkan pasar yang nyaman antara lain adalah adalah melakukan pelatihan pengeloaan manajemen pasar untuk 300 pengelola pasar rakyat.
Kemudian, melakukan kegiatan aktivasi-aktivasi di pasar untuk menarik konsumen supaya berbelanja di pasar rakyat, melakukan kegiatan Sekolah Pasar ke para pedagang untuk meningkatkan kemampuan pedagang dalam berdagang dan melayani para konsumen dengan standard yang lebih baik.
Serta melakukan pelatihan e-pembayaran atau retribusi kepada pengelola pasar dan pedagang.
Pemeliharaan Pasar
Pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat hendaknya bisa memberikan gambaran kepada masyarakat luas, bahwa pasar rakyat tidak lagi kumuh, tidak nyaman, bau, dan semrawut sehingga bisa meningkatkan minat masyarakat untuk berbelanja ke pasars rakyat.
Namun, hal itu memerlukan upaya yang kuat dari seluruh pihak, bukan hanya pemerintah.
Triliunan anggaran akan bisa disiapkan oleh pemerintah dengan bermacam skenario, namun, jika pembangunan dan revitalisasi pasar itu tidak mencakup perubahan pola pikir dari para pedagang dan masyarakat, maka anggaran itu akan terbuang percuma.
Salah satu pasar rakyat yang bisa dijadikan percontohan adalah Pasar Oro-Oro Dowo, Kota Malang. Pasar yang diresmikan oleh Thomas Lembong itu, saat ini kondisinya sangat nyaman, tidak ada lagi bau yang menyengat, serta tidak lagi becek.
Pasar Oro-Oro Dowo saat ini merupakan salah satu pasar yang paling bersih yang ada di Kota Malang, sehingga baik para pedagang maupun konsumen, akan merasa nyaman saat berbelanja di pasar tersebut. Dengan pasar yang bersih, juga bisa mendorong omzet penjualan pedagang.
Para pedagang pasar tersebut, dikenakan retribusi pasar yang merupakan pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah. Seharusnya, uang yang dihasilkan dari retribusi pasar tersebut, dikembalikan lagi untuk pemeliharaan pasar.
Pemeliharaan pasar harus terus dilakukan, supaya bangunan dan suasana pasar yang nyaman bisa terus dipertahankan. Selain itu, dengan memberikan sentuhan pelestarian budaya, pasar rakyat bisa menjadi destinasi yang menarik, bukan hanya untuk ibu rumah tangga.
Budaya yang melekat di pasar rakyat, seyogyanya bisa dijadikan landasan untuk menarik minat masyarakat supaya berbelanja di pasar. Upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat supaya berbelanja di pasar rakyat, akan percuma apabila pasarnya tidak dipelihara dan kembali kumuh.
Pada 2019 merupakan tahun terakhir untuk merampungkan revitalisasi 5.000 pasar rakyat. Diharapkan, pembangunan yang menelan biaya puluhan triliun tersebut bisa memberikan manfaat dan tetap terjaga, guna melestarikan budaya dan meningkatkan roda perekonimian di pasar-pasar rakyat yang ada di seluruh pelosok Indonesia.(*)
