Situbondo (Antaranews Jatim) - Bupati Situbondo menilai kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten setempat belum optimal karena hingga menjelang akhir tahun pajak bumi dan bangunan (PBB) baru terealisasi sekitar 25 persen dari potensi PBB per tahun sekitar Rp8 miliar.
"Kalau memang demikian (PBB yang baru terealisasi 25 persen) tentu kinerja DPPKAD sangat buruk, karena kalau targetnya masih berkutat di angka itu. Namun sampai saat ini saya belum mendapatkan laporan dan akan saya lakukan pengecekan," kata Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto kepada wartawan di Situbondo, Kamis.
Saat ditanya apakah kinerja DPPKAD tidak maksimal, Dadang menjawab nantinya terkait dengan kinerja akan ada penilaian dalam kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Bupati Situbondo tidak terlalu banyak berkomentar terkait dengan kinerja DPPKAD karena pihaknya masih akan melakukan pengecekan PBB yang telah terealisasi.
Sementara Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah Pemkab Situbondo, Tri Cahya Setyaningsih saat dihubungi untuk dikonfirmasi lewat telepon tidak menjawab.
Sebelumnya, kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Situbondo, perlu dievaluasi karena hasil pajak bumi dan bangunan daerah itu di bawah potensi yang ada.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pengawasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Situbondo Hadi Prianto mengemukakan, data yang diperoleh mencatat potensi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) per tahun lebih dari Rp8 miliar, namun sampai dengan November 2018 yang terealisasi sekitar Rp2 miliar.
"Oleh karena itu, perlu dievaluasi kinerja DPPKAD," ujar politikus Partai Demokrat itu.
Pansus Optimalisasi Pengawasan PAD akan melakukan evaluasi bersama dengan DPPKAD pada rapat selanjutnya dan membicarakan tentang teknis mengatasi kendala pembayaran PBB yang hanya terealisasi 25 persen.
Dari keterangan DPPKAD, katanya, kendala penarikan objek pajak khusus PBB belum ada jawaban yang konkrit, apakah kendalanya di tingkat desa atau hal lainnya.
"Karena capaian penagihan pajak bumi dan bangunan hanya terealisasi 25 persen dari jumlah objek, kami menilai kinerja DPPKAD Kabupaten Situbondo belum optimal," katanya. (*)
Bupati Situbondo Nilai Kinerja DPPKAD Belum Optimal
Kamis, 22 November 2018 21:33 WIB