Plt Bupati Tulungagung Hadiri Penetapan Ranperda APBD-P 2018

Tulungagung (Antaranrws Jatim) - Plt Bupati Tulungagung Maryoto Bhirowo menjalankan tugas pertamanya dengan menghadiri sidang paripurna penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD 2018 yang digelar DPRD Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu (30/9) malam.

"Iya, itu tugas pertama beliau sejak dilantik sebagai Plt Bupati oleh Gubernur Jatim Soekarwo di kantor Kemendagri di Jakarta, beberapa waktu lalu," kata Kabag Humas Pemkab Tulungagung Sudarmaji di Tulungagung, Minggu.

Mengenakan setelan pakaian dinas lengkap warna biru pekat, Maryoto tampil percaya diri saat memberikan pidato sambutan di hadapan seluruh peserta sidang paripurna.

Maryoto menyinggung fokus APBD-P 2018 yang menurutnya sudah tepat menempatkan porsi penguatan jaringan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan di akhir tahun anggaran.

"Makanya akan kita arahkan untuk prioritas di bidang infrastruktur yaitu pemeliharaan-pemeliharaan jalan, irigasi maupun jembatan," katanya.

Maryoto Bhirowo menyatakan, dengan menimbang waktu kurang dari dua bulan maka perbaikan infrastruktur akan lebih difokuskan pada pemeliharaan jalan, irigasi maupun jembatan.

"Sebab, jika kita melakukan lelang tidak dimungkinkan melihat waktu yang dibutuhkan tinggal dua bulan," kata Maryoto.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono dan dimulai pukul 20.00 WIB.

Dengan dihadiri oleh Plt Bupati Tulungagung, Maryoto Bhirowo serta disaksikan langsung oleh kepala OPD di lingkup Pemkab Tulungagung, dan jajaran kepala kecamatan.

Dari hasil paripurna tersebut telah disetujui bersama antara kepala daerah setempat dengan delapan fraksi di DPRD Tulungagung, tentang perubahan ranperda APBD tahun anggaran 2018 untuk ditetapkan menjadi perda tentang perubahan APBD 2018 dan bisa diajukan kepada Gubernur Jawa Timur untuk di evaluasi.

Adapun perubahan APBD 2018 yang telah disetujui untuk ditetapkan yakni di sisi pendapatan, dari sebelumnya Rp2.476.066.215.891,00 kini menjadi Rp2.584.915.681.735,77 atau mengalami kenaikan menjadi Rp108.849.465.844,77.

Kemudian dari sisi belanja yang sebelumnya Rp2.518.273.778.879,35 setelah perubahan kini menjadi Rp2.800.598.386.012,13 atau mengalami kenaikan Rp282.324.607.132,77.

Hal ini mengakibatkan defisit setelah perubahan sebesar Rp173.475.141.288.

Sementara penerimaan pembiayaan dari sebelumnya Rp50.207.562.988,36 kini menjadi Rp232.732.704.276,36 atau bertambah sekitar Rp182.525.141.288.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan dari sebelumnya Rp8 miliar kini menjadi Rp17,05 miliar atau bertambah Rp9,05 miliar, sehingga pembiayaan netto sebesar Rp173.475.141.288 dan Silpa tahun berkenaan sebesar Rp0. (*)