Trenggalek (Antaranews Jatim) - Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek Kusprigianto bersama Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek Syamsul Anam mewakili Pemerintah Kabupaten Trenggalek menerima opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Timur atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) untuk Tahun Anggaran 2017, Kamis.
"Prestasi opini WTP itu menjadi yang kedua berturut diterima Pemkab Trenggalek selama di bawah kepemimpinan Emil Elestianto Dardak dan Wakilnya Moch. Nur Arifin," kata Kusprigianto.
Trenggalek menerima sertifikat WTP itu bersama 12 kabupaten dan 5 kota lain di Jatim, yang digelar di ruang auditorium kantor BPK Perwakilan Jawa Timur di Sidorajo.
"Alhamdulillah, bertepatan di bulan suci Ramadhan 1439 H yang penuh hikmah dan barakah ini Trenggalek meraih opini WTP," ujarnya.
Menurut Kus, panggilan Kusprigianto, prestasi itu patut disyukuri.
Sebab opini WTP tersebut merupakan yang kedua berturut diterima Pemkab Trenggalek.
Opini WTP pertama diraih pada tahun pertama pemerintahan Emil-Arifin pada 2017 untuk LKPD tahun anggaran 2016.
"Opini WTP Tahun 2017 lalu adalah Opini WTP pertama kali sepanjang sejarah Pemerintah Kabupaten Trenggalek, atas LHP LKPD Tahun 2016, sedangkan Opini WTP Tahun 2018 ini adalah merupakan LHP LKPD di Tahun 2017," ujarnya.
"Ini merupakan hasil penilaian dari BPK atas LKPD yang merupakan audit atas pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek," lanjutnya.
Sementara itu, Plt Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Ayub Amali yang memimpin langsung prosesi penyerahan opini WTP berharap LKPD yang telah diperiksa oleh BPK (LKPD audited) dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, terutama terkait dengan penganggaran.
Kata Ayub, sebelum LHP atas LKPD tahun anggaran 2017 diserahkan, BPK telah meminta tanggapan pada setiap Pemerintah kabupaten/kota atas konsep rekomendasi dari BPK.
"Ini termasuk rencana aksi atau `action plan` yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota," katanya.
Ayub menambahkan, dengan pemberian opini WTP tersebut bisa mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, sehingga bisa menjadi kebanggaan bersama. (*)
